Unit 6 dari 6, sekitar 35 menit
Forum sengketa sektoral lain
Selain pengadilan, undang-undang membentuk lembaga khusus untuk sengketa sektor tertentu. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dan putusannya dapat dibawa ke pengadilan negeri lewat keberatan. Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi publik setelah pemohon menempuh keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi. Bawaslu memutus pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, dengan jalur ke pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tertentu. DKPP memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan putusannya final dan mengikat. Kuncinya adalah mengenali jenis sengketa, menempuh tahap awal yang diwajibkan, dan memperhatikan tenggat yang sangat pendek.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan forum penyelesaian sengketa konsumen, sengketa informasi publik, pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- Menjelaskan tahapan, tenggat, dan sifat putusan masing-masing forum serta jalur keberatannya ke pengadilan.
- Menerapkan aturan forum yang tepat pada kasus konkret dan menentukan langkah berikutnya bagi pihak yang tidak puas.
Yang dibahas
- Mengapa ada forum sektoral
- BPSK dan cara penyelesaiannya
- Putusan BPSK, keberatan, dan kasasi
- Komisi Informasi dan sengketa informasi publik
- Dari Komisi Informasi ke pengadilan
- Bawaslu dan DKPP dalam pemilu
- Contoh kasus: Partai yang tidak lolos verifikasi
Contoh soal
Apa ciri yang membuat BPSK atau Komisi Informasi disebut kuasi-peradilan?
- A. Keduanya merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- B. Keduanya memeriksa pihak, menilai bukti, dan menjatuhkan putusan yang mengikat, meskipun bukan pengadilan.
- C. Keduanya hanya memberi saran yang tidak mengikat para pihak.
- D. Keduanya hanya dapat ditempuh setelah ada putusan pengadilan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Lembaga ini dibentuk undang-undang sektoral dan bukan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- B. Benar
- Itulah sifat kuasi-peradilan: bekerja seperti pengadilan tanpa menjadi badan peradilan.
- C. Kurang tepat
- Kedua lembaga menjatuhkan putusan, bukan sekadar saran.
- D. Kurang tepat
- Justru lembaga ini ditempuh sebelum atau sebagai alternatif dari pengadilan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- BPSK
- Badan di kabupaten/kota yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
- Keberatan
- Upaya pihak yang tidak menerima putusan BPSK ke pengadilan negeri, atau upaya pemohon informasi kepada atasan PPID.
- PPID
- Pejabat di badan publik yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pelayanan, dan pemberian informasi.
- Ajudikasi nonlitigasi
- Penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan yang putusannya berkekuatan setara dengan putusan pengadilan.
- Sengketa proses pemilu
- Sengketa antarpeserta atau antara peserta dan penyelenggara akibat keputusan KPU.
- Pelanggaran administratif pemilu
- Pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam tahapan pemilu.
- DKPP
- Dewan tetap yang memeriksa dan memutus pengaduan pelanggaran kode etik anggota KPU dan Bawaslu.
- Final dan mengikat
- Sifat putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa di dalam lembaga yang memutusnya dan wajib dilaksanakan.
Dasar hukum
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 45, 52, 56, 47, 49, 54, 55, 58
- UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik: Pasal 37, 45, 47, 23, 26, 35, 36, 38, 39, 48, 49, 50
- UU 7/2017 Pemilu: Pasal 461, 469, 458, 460, 454, 466, 467, 468, 471, 456, 155
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.