Unit 6 dari 6, sekitar 35 menit

Forum sengketa sektoral lain

Selain pengadilan, undang-undang membentuk lembaga khusus untuk sengketa sektor tertentu. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dan putusannya dapat dibawa ke pengadilan negeri lewat keberatan. Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi publik setelah pemohon menempuh keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi. Bawaslu memutus pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, dengan jalur ke pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tertentu. DKPP memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan putusannya final dan mengikat. Kuncinya adalah mengenali jenis sengketa, menempuh tahap awal yang diwajibkan, dan memperhatikan tenggat yang sangat pendek.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan forum penyelesaian sengketa konsumen, sengketa informasi publik, pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
  • Menjelaskan tahapan, tenggat, dan sifat putusan masing-masing forum serta jalur keberatannya ke pengadilan.
  • Menerapkan aturan forum yang tepat pada kasus konkret dan menentukan langkah berikutnya bagi pihak yang tidak puas.

Yang dibahas

  1. Mengapa ada forum sektoral
  2. BPSK dan cara penyelesaiannya
  3. Putusan BPSK, keberatan, dan kasasi
  4. Komisi Informasi dan sengketa informasi publik
  5. Dari Komisi Informasi ke pengadilan
  6. Bawaslu dan DKPP dalam pemilu
  7. Contoh kasus: Partai yang tidak lolos verifikasi

Contoh soal

Apa ciri yang membuat BPSK atau Komisi Informasi disebut kuasi-peradilan?

  1. A. Keduanya merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
  2. B. Keduanya memeriksa pihak, menilai bukti, dan menjatuhkan putusan yang mengikat, meskipun bukan pengadilan.
  3. C. Keduanya hanya memberi saran yang tidak mengikat para pihak.
  4. D. Keduanya hanya dapat ditempuh setelah ada putusan pengadilan.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Lembaga ini dibentuk undang-undang sektoral dan bukan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
B. Benar
Itulah sifat kuasi-peradilan: bekerja seperti pengadilan tanpa menjadi badan peradilan.
C. Kurang tepat
Kedua lembaga menjatuhkan putusan, bukan sekadar saran.
D. Kurang tepat
Justru lembaga ini ditempuh sebelum atau sebagai alternatif dari pengadilan.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

BPSK
Badan di kabupaten/kota yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
Keberatan
Upaya pihak yang tidak menerima putusan BPSK ke pengadilan negeri, atau upaya pemohon informasi kepada atasan PPID.
PPID
Pejabat di badan publik yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pelayanan, dan pemberian informasi.
Ajudikasi nonlitigasi
Penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan yang putusannya berkekuatan setara dengan putusan pengadilan.
Sengketa proses pemilu
Sengketa antarpeserta atau antara peserta dan penyelenggara akibat keputusan KPU.
Pelanggaran administratif pemilu
Pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam tahapan pemilu.
DKPP
Dewan tetap yang memeriksa dan memutus pengaduan pelanggaran kode etik anggota KPU dan Bawaslu.
Final dan mengikat
Sifat putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa di dalam lembaga yang memutusnya dan wajib dilaksanakan.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.