Unit 1 dari 6, sekitar 35 menit
Kepailitan dan PKPU
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang diurus dan dibereskan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengadilan Niaga harus menyatakan pailit debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, bila hal itu terbukti secara sederhana. Kurator dapat membatalkan perbuatan debitor yang merugikan kreditor melalui actio pauliana. Hasil pemberesan dibagi menurut kedudukan kreditor dan hak pekerja. PKPU memberi debitor waktu paling lama 270 hari untuk mencapai perdamaian; bila gagal atau perdamaian tidak disahkan, debitor dinyatakan pailit.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan syarat dan acara permohonan pailit, akibat putusan pailit, serta peran kurator dan hakim pengawas menurut UU 37/2004.
- Menerapkan unsur actio pauliana dan urutan pembayaran kreditor, termasuk hak pekerja, pada kasus sederhana.
- Membedakan PKPU dari kepailitan dan menjelaskan nasib rencana perdamaian dalam kedua prosedur itu.
Yang dibahas
- Kepailitan sebagai sita umum
- Syarat dan acara permohonan pailit
- Akibat putusan pailit, kurator, dan hakim pengawas
- Actio pauliana
- Urutan pembayaran dan hak pekerja
- PKPU dan perdamaian
- Contoh kasus: Penjualan gudang menjelang pailit
Contoh soal
PT Larasati berutang Rp 400 juta kepada Andra dan Rp 600 juta kepada Bunga; keduanya kreditor biasa. Harta yang terjual hanya Rp 500 juta. Berapa bagian Bunga?
- A. Rp 600 juta, karena piutangnya paling besar.
- B. Rp 250 juta, karena hasil penjualan dibagi rata per kepala.
- C. Rp 300 juta, karena hasil penjualan dibagi menurut perbandingan piutang.
- D. Rp 500 juta, karena siapa yang lebih dulu menyita dibayar penuh.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kreditor biasa tidak dibayar penuh lebih dulu hanya karena piutangnya lebih besar.
- B. Kurang tepat
- Pembagian bukan per kepala, melainkan menurut perbandingan piutang.
- C. Benar
- Bunga memegang 60% dari seluruh piutang, sehingga ia menerima 60% dari Rp 500 juta.
- D. Kurang tepat
- Justru perlombaan sita itulah yang hendak dicegah oleh sita umum dalam kepailitan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kepailitan
- Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang diurus dan dibereskan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
- Kurator
- Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit.
- Hakim pengawas
- Hakim yang ditunjuk pengadilan dalam putusan pailit atau putusan PKPU untuk mengawasi prosesnya.
- Actio pauliana
- Pembatalan perbuatan hukum debitor sebelum pailit yang merugikan kreditor dan diketahui merugikan oleh para pihak.
- Kreditor separatis
- Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- Kreditor konkuren
- Kreditor tanpa hak didahulukan yang berbagi sisa harta menurut perbandingan piutang.
- PKPU
- Penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memberi debitor kesempatan menawarkan rencana perdamaian.
- Homologasi
- Pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan sehingga mengikat para kreditor.
Dasar hukum
- UU 37/2004 Kepailitan dan PKPU: Pasal 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 24, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 73, 144, 145, 149, 178, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 235, 240, 242, 281, 285, 286
- UU 21/2011 OJK: Pasal 8B, 55
- UU 4/2023 P2SK: Pasal 327
- KUHPerdata: Pasal 1131, 1132, 1133, 1134, 1341
- UU 40/2007 Perseroan Terbatas: Pasal 104, 142
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 151, 231, 240
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.