Unit 2 dari 6, sekitar 30 menit
Pengadilan hubungan industrial
Perselisihan hubungan industrial terdiri atas perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar-serikat pekerja dalam satu perusahaan. Acaranya diatur UU 2/2004: perundingan bipartit wajib lebih dulu, lalu pencatatan ke dinas ketenagakerjaan, kemudian mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai jenis perselisihannya. Bila mediasi atau konsiliasi gagal, pihak dapat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial, pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Hak materiil yang dipersoalkan, misalnya pesangon atau keabsahan PHK, kini diatur UU 27/2026. Perkara yang sudah didaftarkan di PHI sebelum UU 27/2026 berlaku tetap diputus menurut UU 13/2003 dan perubahannya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan empat jenis perselisihan hubungan industrial dan forum penyelesaian yang tersedia untuk masing-masing.
- Menguraikan tahapan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial menurut UU 2/2004.
- Menerapkan hak materiil pekerja menurut UU 27/2026 dan aturan peralihan Pasal 300 pada kasus PHK.
Yang dibahas
- Empat jenis perselisihan
- Perundingan bipartit
- Pencatatan, mediasi, dan konsiliasi
- Arbitrase hubungan industrial
- Acara di Pengadilan Hubungan Industrial
- Hak materiil menurut UU 27/2026 dan peralihan perkara
- Contoh kasus: PHK karena sakit
Contoh soal
Serikat pekerja PT Arunika Garmen menuntut agar perjanjian kerja bersama yang sedang dirundingkan memuat tunjangan makan baru, tetapi pengusaha menolak. Perselisihan apa ini?
- A. Perselisihan hak, karena menyangkut tunjangan pekerja.
- B. Perselisihan kepentingan, karena menyangkut pembuatan syarat kerja yang baru.
- C. Perselisihan antar-serikat pekerja, karena diajukan oleh serikat.
- D. Perselisihan PHK, karena dapat berujung pada mogok kerja.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tunjangan makan itu belum ditetapkan dalam norma apa pun, jadi belum ada hak yang dilanggar.
- B. Benar
- Pasal 1 angka 3 UU 2/2004 mengaitkan perselisihan kepentingan dengan pembuatan atau perubahan syarat kerja.
- C. Kurang tepat
- Perselisihan antar-serikat adalah perselisihan antara serikat dengan serikat lain.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada pengakhiran hubungan kerja yang dipersoalkan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perselisihan hak
- Perselisihan karena tidak dipenuhinya hak yang sudah ditetapkan dalam peraturan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Perselisihan kepentingan
- Perselisihan tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja.
- Perundingan bipartit
- Perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan.
- Perjanjian Bersama
- Kesepakatan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani para pihak dan dapat dieksekusi setelah didaftarkan di PHI.
- Anjuran tertulis
- Saran penyelesaian dari mediator atau konsiliator yang dapat disetujui atau ditolak para pihak.
- Hakim ad hoc
- Hakim PHI yang diangkat atas usul serikat pekerja atau organisasi pengusaha.
- Fiat eksekusi
- Perintah pengadilan agar putusan arbitrase dijalankan.
- Aturan peralihan
- Ketentuan yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi keadaan yang sedang berjalan saat undang-undang baru mulai berlaku.
Dasar hukum
- UU 2/2004 PPHI: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23, 29, 32, 33, 40, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 81, 83, 87, 98, 88, 103, 109, 110
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 1, 228, 229, 230, 232, 235, 299, 300
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.