Unit 3 dari 6, sekitar 30 menit
Sengketa HKI di Pengadilan Niaga
Sengketa perdata hak cipta, merek, paten, dan sebagian besar bidang HKI lain diperiksa Pengadilan Niaga, bukan pengadilan negeri biasa. Ada tiga jenis perkara utama. Pertama, gugatan pembatalan, misalnya pembatalan merek terdaftar karena seharusnya tidak boleh didaftar. Kedua, gugatan pelanggaran yang menuntut ganti rugi dan penghentian perbuatan. Ketiga, penetapan sementara, yaitu perintah cepat hakim sebelum gugatan pokok untuk mencegah barang palsu beredar dan bukti hilang. Acaranya serba cepat: putusan tingkat pertama dalam 90 hari, dan upaya hukumnya langsung kasasi. Unit ini membahas tiap jalur beserta syarat, tenggat, dan risiko bagi pemohon.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewenangan Pengadilan Niaga dan jalur di luar pengadilan dalam sengketa merek, hak cipta, dan paten.
- Menguraikan syarat dan tata cara gugatan pembatalan merek serta gugatan ganti rugi dan penghentian pelanggaran.
- Menerapkan syarat dan tahapan penetapan sementara pengadilan pada kasus pelanggaran HKI.
Yang dibahas
- Pengadilan Niaga sebagai forum sengketa HKI
- Gugatan pembatalan merek terdaftar
- Tata cara dan tenggat gugatan di Pengadilan Niaga
- Gugatan ganti rugi dan penghentian pelanggaran
- Penetapan sementara: perintah cepat sebelum gugatan
- Setelah penetapan: dikuatkan atau dibatalkan
- Contoh kasus: Merek kue "Lapis Ratu"
Contoh soal
Seorang pencipta lagu menggugat ganti rugi atas penggandaan lagunya tanpa izin. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa gugatan perdata itu?
- A. Pengadilan negeri tempat tergugat berdomisili, karena gugatan ganti rugi adalah perkara perdata biasa.
- B. Pengadilan Niaga, karena undang-undang menunjuknya sebagai satu-satunya pengadilan untuk sengketa hak cipta.
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hak cipta dicatat oleh Menteri.
- D. Lembaga Manajemen Kolektif, karena lembaga itu mengelola royalti lagu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Untuk hak cipta, undang-undang menyatakan pengadilan selain Pengadilan Niaga tidak berwenang.
- B. Benar
- Pasal 95 UU Hak Cipta menunjuk Pengadilan Niaga dan menutup kewenangan pengadilan lain.
- C. Kurang tepat
- Pencatatan oleh Menteri tidak mengubah sifat sengketa antarpihak yang bersifat perdata.
- D. Kurang tepat
- Lembaga Manajemen Kolektif menghimpun dan mendistribusikan royalti, bukan memutus sengketa.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengadilan Niaga
- Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang antara lain berwenang memeriksa sengketa perdata HKI.
- Gugatan pembatalan merek
- Gugatan pihak berkepentingan untuk membatalkan pendaftaran merek karena alasan yang seharusnya mencegah pendaftarannya.
- Gugatan pelanggaran
- Gugatan pemilik hak terhadap pemakaian tanpa hak, berupa ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan.
- Persamaan pada pokoknya
- Kemiripan unsur dominan dua merek yang dapat membuat konsumen keliru tentang asal barang.
- Penetapan sementara
- Perintah cepat hakim Pengadilan Niaga atas permohonan sepihak untuk mencegah peredaran barang, mengamankan bukti, atau menghentikan pelanggaran.
- Jaminan penetapan sementara
- Uang atau jaminan bank pemohon yang sebanding dengan nilai barang dan menjadi ganti rugi bagi pihak lawan bila penetapan dibatalkan.
- Iktikad tidak baik
- Niat meniru atau membonceng merek pihak lain yang membuka gugatan pembatalan tanpa batas waktu.
Dasar hukum
- UU 20/2016 Merek dan IG: Pasal 20, 21, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97
- UU 28/2014 Hak Cipta: Pasal 95, 96, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109
- UU 13/2016 Paten: Pasal 132, 143, 155
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.