Unit 4 dari 6, sekitar 30 menit
Sengketa pajak
Sengketa antara wajib pajak dan pejabat pajak diperiksa oleh Pengadilan Pajak menurut UU 14/2002. Pengadilan ini adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Ada dua jalur. Banding ditujukan pada keputusan keberatan, misalnya ketika keberatan atas ketetapan pajak ditolak. Gugatan ditujukan pada pelaksanaan penagihan dan keputusan tertentu lainnya. Hakim aktif mencari kebenaran materiil dengan sistem pembuktian bebas. Putusannya langsung berkekuatan hukum tetap, tanpa banding atau kasasi. Satu-satunya upaya hukum adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, yang hanya dapat diajukan satu kali dengan alasan dan tenggat yang terbatas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Pajak serta perbedaan banding dan gugatan pajak.
- Menguraikan syarat formal, tahapan pemeriksaan, pembuktian, dan jangka waktu putusan di Pengadilan Pajak.
- Menerapkan aturan putusan akhir dan peninjauan kembali pada kasus sengketa pajak.
Yang dibahas
- Kedudukan Pengadilan Pajak dan arti sengketa pajak
- Banding atas keputusan keberatan
- Gugatan atas penagihan dan keputusan lain
- Pemeriksaan dan pembuktian bebas
- Acara cepat, isi putusan, dan jangka waktu
- Putusan akhir dan peninjauan kembali
- Contoh kasus: Penyitaan rekening CV Lestari
Contoh soal
PT Bahari menolak penetapan bea masuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan keberatannya ditolak. Ke mana sengketa ini diajukan?
- A. Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang dipersoalkan adalah keputusan pejabat.
- B. Pengadilan Pajak, karena bea masuk termasuk pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah pejabat yang berwenang.
- C. Pengadilan Niaga, karena sengketa menyangkut kegiatan impor perusahaan.
- D. Pengadilan negeri, karena bea masuk adalah utang perdata kepada negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Undang-undang menjadikan sengketa perpajakan, termasuk bea masuk, kewenangan khusus Pengadilan Pajak.
- B. Benar
- Pasal 1 angka 1, 2, dan 5 UU Pengadilan Pajak mencakup sengketa itu.
- C. Kurang tepat
- Pengadilan Niaga memeriksa kepailitan dan HKI, bukan sengketa pajak.
- D. Kurang tepat
- Utang bea masuk lahir dari keputusan pejabat berdasarkan undang-undang, sehingga sengketanya adalah sengketa pajak.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Sengketa pajak
- Sengketa antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang akibat keputusan yang dapat dibanding atau digugat ke Pengadilan Pajak.
- Banding
- Upaya hukum wajib pajak ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan yang dapat dibanding, pada dasarnya keputusan keberatan.
- Gugatan pajak
- Upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan lain yang dapat digugat.
- Terbanding
- Pejabat yang keputusannya dibanding dan wajib menyerahkan surat uraian banding.
- Surat bantahan
- Surat pemohon banding atau penggugat yang membantah surat uraian banding atau surat tanggapan.
- Acara cepat
- Pemeriksaan singkat oleh majelis atau hakim tunggal untuk sengketa tertentu, misalnya yang tidak memenuhi syarat formal.
- Sengketa pajak tertentu
- Banding atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang.
- Peninjauan kembali
- Satu-satunya upaya hukum atas putusan Pengadilan Pajak, diajukan satu kali ke Mahkamah Agung dengan alasan terbatas.
Dasar hukum
- UU 14/2002 Pengadilan Pajak: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 53, 55, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 88, 89, 91, 92, 93
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.