Unit 1 dari 6, sekitar 30 menit

Kedudukan dan kewenangan MK

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung dan dibentuk oleh Perubahan Ketiga UUD 1945. Ia mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final untuk empat perkara, yaitu pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu, serta wajib memutus pendapat DPR dalam pemakzulan. Sembilan hakim konstitusi diajukan tiga oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden. Mereka harus negarawan, tidak boleh merangkap jabatan tertentu, dan dapat diberhentikan hanya dengan alasan yang ditentukan undang-undang setelah kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945.
  • Menguraikan empat kewenangan dan satu kewajiban MK serta sifat final putusannya.
  • Menjelaskan pengisian, syarat, larangan, dan pemberhentian hakim konstitusi, termasuk peran Majelis Kehormatan.

Yang dibahas

  1. MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
  2. Empat kewenangan dan satu kewajiban
  3. Pendapat DPR dan batas peran MK dalam pemakzulan
  4. Sembilan hakim dan jalur pengisiannya
  5. Syarat, larangan, dan jaminan jabatan
  6. Pemberhentian, Majelis Kehormatan, dan etik
  7. Contoh kasus: Hakim yang merangkap jabatan

Contoh soal

Apa hubungan MK dengan Mahkamah Agung menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945?

  1. A. MK adalah badan peradilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung.
  2. B. Keduanya pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan wilayah wewenang masing-masing.
  3. C. MK adalah lingkungan kelima peradilan di bawah Mahkamah Agung.
  4. D. MK adalah lembaga penasihat hukum bagi DPR dan Presiden.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Salah. Pasal 24 ayat (2) menyebut MK dengan kata "dan oleh", bukan sebagai badan di bawah Mahkamah Agung.
B. Benar
Benar. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
C. Kurang tepat
Salah. Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung hanya empat, yaitu umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
D. Kurang tepat
Salah. MK mengadili dan memutus, bukan memberi nasihat.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pelaku kekuasaan kehakiman
Lembaga yang menurut UUD 1945 menyelenggarakan peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Final dan mengikat
Putusan langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum, serta mengikat semua pihak.
Tingkat pertama dan terakhir
Perkara hanya diperiksa dan diputus sekali oleh MK.
Negarawan
Syarat kualitas hakim konstitusi berupa penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Majelis Kehormatan
Perangkat yang menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
Pemberhentian sementara
Penonaktifan hakim dari jabatan selama proses pemberhentian, dengan larangan menangani perkara.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.