Unit 2 dari 6, sekitar 30 menit
Asas beracara dan kedudukan hukum
Hukum acara MK berpegang pada asas keterbukaan, kesempatan didengar bagi semua pihak, putusan atas dasar UUD, alat bukti, dan keyakinan hakim. Pintu masuknya adalah kedudukan hukum: pemohon pengujian undang-undang harus perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan kerugian itu harus memenuhi lima syarat. Di samping pemohon ada pemberi keterangan serta pihak terkait. Permohonan diperiksa lewat pemeriksaan pendahuluan, perbaikan, dan persidangan; bila ditarik tidak dapat diajukan kembali; dan materi yang telah diuji pada prinsipnya tidak dapat diuji ulang.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan asas-asas beracara di MK dan perannya dalam jalannya persidangan.
- Menguraikan siapa yang dapat menjadi pemohon dan lima syarat kerugian hak konstitusional menurut Pasal 51 UU MK dan yurisprudensi.
- Menerapkan syarat kedudukan hukum, peran pihak terkait, pembuktian, penarikan permohonan, dan asas ne bis in idem pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Asas-asas beracara di MK
- Siapa yang boleh menjadi pemohon
- Lima syarat kerugian konstitusional
- Kuasa, pemberi keterangan, dan pihak terkait
- Tahapan pemeriksaan dan pembuktian
- Penarikan permohonan dan ne bis in idem
- Contoh kasus: Pemohon yang gagal menjelaskan kerugiannya
Contoh soal
Apa akibat jika putusan MK tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum?
- A. Putusan tetap sah tetapi dapat dibanding.
- B. Putusan tetap sah asalkan salinannya dikirim ke para pihak.
- C. Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- D. Putusan hanya perlu diulang dalam rapat permusyawaratan hakim.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Putusan MK tidak punya upaya hukum.
- B. Kurang tepat
- Salah. Pengiriman salinan tidak menggantikan syarat pengucapan terbuka.
- C. Benar
- Benar. Pasal 28 ayat (6) menyatakannya demikian.
- D. Kurang tepat
- Salah. Rapat permusyawaratan bukan tempat pengucapan putusan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kedudukan hukum (legal standing)
- Kualifikasi pemohon untuk bertindak di MK, meliputi kapasitas dan kerugian konstitusional.
- Pemberi keterangan
- MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden yang menjelaskan norma yang diuji.
- Pihak terkait
- Pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
- Petitum
- Hal-hal yang diminta pemohon untuk diputus.
- Ne bis in idem
- Larangan menguji kembali materi muatan yang telah diuji, kecuali batu ujinya atau alasannya berbeda.
- Ad informandum
- Keterangan pihak yang hanya untuk memberi informasi tambahan kepada hakim.
Dasar hukum
- UU 24/2003 MK: Pasal 51, 40, 45, 60, 35, 28, 14, 41, 54, 39, 34, 43, 36, 32, 37
- PMK 2/2021 Tata Beracara PUU: Pasal 4, 6, 26, 41, 78, 3, 5, 7, 58, 8, 42, 59, 65, 22, 74
- UUD 1945: Pasal 28D
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.