Unit 3 dari 6, sekitar 32 menit
Pengujian undang-undang
Pengujian undang-undang adalah perkara yang paling sering diajukan ke MK. Objeknya undang-undang dan Perppu; ujiannya dapat formil, yakni proses pembentukannya, atau materiil, yakni isi ayat, pasal, atau bagiannya, dengan UUD 1945 sebagai batu uji utama. Permohonan harus menguraikan kewenangan MK, kedudukan hukum, alasan, dan petitum. Putusan dapat berupa tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan, dengan variasi amar bersyarat yang menafsirkan norma tanpa membatalkannya sama sekali. Putusan yang mengabulkan membuat norma tidak berkekuatan hukum mengikat dan wajib dimuat dalam Berita Negara.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan pengujian formil dan materiil beserta objek, batu uji, dan tenggatnya.
- Menguraikan isi permohonan dan tahapan tata beracara pengujian undang-undang menurut PMK.
- Menjelaskan jenis amar putusan, termasuk amar bersyarat, dan akibat hukumnya.
Yang dibahas
- Objek dan dua jenis pengujian
- Batu uji
- Isi permohonan dan tata beracara
- Jenis amar putusan
- Amar bersyarat
- Akibat putusan
- Contoh kasus: Pasal sanksi administratif dalam undang-undang perairan
Contoh soal
Sebuah permohonan mendalilkan bahwa undang-undang diundangkan tanpa melalui pembahasan bersama DPR dan Presiden. Permohonan itu termasuk:
- A. Pengujian materiil karena menyangkut isi pasal.
- B. Pengujian formil karena menyangkut proses pembentukan undang-undang.
- C. Sengketa kewenangan lembaga negara.
- D. Perselisihan hasil pemilu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Dalil tentang proses pembentukan adalah pengujian formil.
- B. Benar
- Benar. Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 mendefinisikan pengujian formil demikian.
- C. Kurang tepat
- Salah. Perkara ini menguji undang-undang, bukan memutus sengketa kewenangan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Tidak ada hasil pemilu yang dipersoalkan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengujian formil
- Pengujian proses pembentukan undang-undang atau Perppu terhadap ketentuan UUD 1945.
- Pengujian materiil
- Pengujian materi muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang terhadap UUD 1945.
- Batu uji
- Norma yang dijadikan ukuran untuk menilai norma yang diuji.
- Petitum
- Bagian permohonan yang memuat hal yang diminta untuk diputus.
- Inkonstitusional bersyarat
- Amar mengabulkan yang menyatakan norma tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir MK.
- Erga omnes
- Akibat putusan yang berlaku bagi semua orang, bukan hanya pemohon.
Dasar hukum
- UU 24/2003 MK: Pasal 56, 57, 58, 59, 51, 31, 52, 53, 55, 47
- PMK 2/2021 Tata Beracara PUU: Pasal 2, 9, 10, 72, 73, 76, 12, 74, 75
- UUD 1945: Pasal 22, 28D, 28J
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.