Unit 4 dari 6, sekitar 32 menit

Sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik

Dua perkara ini berbeda dari pengujian undang-undang karena ada pihak yang berhadapan. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD dan mempunyai kepentingan langsung atas kewenangan yang dipersengketakan, sedangkan termohon adalah lembaga negara yang ia sebut. Jika dikabulkan, MK menyatakan termohon tidak berwenang, dan putusan itu wajib dilaksanakan dalam tujuh hari kerja. Dalam pembubaran partai politik, pemohonnya Pemerintah, yang harus menguraikan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang dianggap bertentangan dengan UUD; MK memutus dalam 60 hari kerja, dan pelaksanaan putusan dilakukan dengan membatalkan pendaftaran partai pada Pemerintah.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan syarat pemohon dan termohon serta objek sengketa kewenangan lembaga negara.
  • Menguraikan tata cara dan akibat putusan sengketa kewenangan lembaga negara.
  • Menjelaskan siapa yang dapat memohon pembubaran partai politik, dasar permohonan, tenggat putusan, dan akibatnya.

Yang dibahas

  1. Sengketa kewenangan lembaga negara
  2. Tata cara dan penghentian sementara
  3. Putusan dan akibat sengketa kewenangan
  4. Pembubaran partai politik: dasar dan makna
  5. Tata cara dan putusan pembubaran partai politik
  6. Membaca dua perkara berdampingan
  7. Contoh kasus: DPD dan pembahasan rancangan undang-undang

Contoh soal

Manakah sengketa yang dapat diperiksa MK sebagai sengketa kewenangan lembaga negara?

  1. A. Perselisihan antara dua kementerian tentang pembagian urusan yang diatur peraturan presiden.
  2. B. Perselisihan pemerintah daerah dengan pengusaha tentang izin lokasi.
  3. C. Perselisihan lembaga negara dengan lembaga negara lain tentang wewenang yang diberikan UUD kepada pemohon.
  4. D. Perselisihan warga dengan pemerintah tentang pembebasan tanah.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Salah. Kewenangan kementerian bersumber dari peraturan, bukan UUD.
B. Kurang tepat
Salah. Pengusaha bukan lembaga negara.
C. Benar
Benar. Itu unsur dalam Pasal 61 ayat (1).
D. Kurang tepat
Salah. Itu perkara perdata atau tata usaha negara.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Sengketa kewenangan lembaga negara
Perkara antarlembaga negara mengenai kewenangan yang diberikan UUD.
Subjectum litis
Pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.
Objectum litis
Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.
Penetapan sela
Penetapan MK yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan.
Pembubaran partai politik
Putusan MK yang mengakhiri keberadaan hukum partai politik atas permohonan Pemerintah.
Pembatalan pendaftaran
Tindakan Pemerintah mencabut pendaftaran partai untuk melaksanakan putusan pembubaran.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.