Unit 4 dari 6, sekitar 32 menit
Sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik
Dua perkara ini berbeda dari pengujian undang-undang karena ada pihak yang berhadapan. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD dan mempunyai kepentingan langsung atas kewenangan yang dipersengketakan, sedangkan termohon adalah lembaga negara yang ia sebut. Jika dikabulkan, MK menyatakan termohon tidak berwenang, dan putusan itu wajib dilaksanakan dalam tujuh hari kerja. Dalam pembubaran partai politik, pemohonnya Pemerintah, yang harus menguraikan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang dianggap bertentangan dengan UUD; MK memutus dalam 60 hari kerja, dan pelaksanaan putusan dilakukan dengan membatalkan pendaftaran partai pada Pemerintah.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan syarat pemohon dan termohon serta objek sengketa kewenangan lembaga negara.
- Menguraikan tata cara dan akibat putusan sengketa kewenangan lembaga negara.
- Menjelaskan siapa yang dapat memohon pembubaran partai politik, dasar permohonan, tenggat putusan, dan akibatnya.
Yang dibahas
- Sengketa kewenangan lembaga negara
- Tata cara dan penghentian sementara
- Putusan dan akibat sengketa kewenangan
- Pembubaran partai politik: dasar dan makna
- Tata cara dan putusan pembubaran partai politik
- Membaca dua perkara berdampingan
- Contoh kasus: DPD dan pembahasan rancangan undang-undang
Contoh soal
Manakah sengketa yang dapat diperiksa MK sebagai sengketa kewenangan lembaga negara?
- A. Perselisihan antara dua kementerian tentang pembagian urusan yang diatur peraturan presiden.
- B. Perselisihan pemerintah daerah dengan pengusaha tentang izin lokasi.
- C. Perselisihan lembaga negara dengan lembaga negara lain tentang wewenang yang diberikan UUD kepada pemohon.
- D. Perselisihan warga dengan pemerintah tentang pembebasan tanah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Kewenangan kementerian bersumber dari peraturan, bukan UUD.
- B. Kurang tepat
- Salah. Pengusaha bukan lembaga negara.
- C. Benar
- Benar. Itu unsur dalam Pasal 61 ayat (1).
- D. Kurang tepat
- Salah. Itu perkara perdata atau tata usaha negara.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Sengketa kewenangan lembaga negara
- Perkara antarlembaga negara mengenai kewenangan yang diberikan UUD.
- Subjectum litis
- Pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.
- Objectum litis
- Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.
- Penetapan sela
- Penetapan MK yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan.
- Pembubaran partai politik
- Putusan MK yang mengakhiri keberadaan hukum partai politik atas permohonan Pemerintah.
- Pembatalan pendaftaran
- Tindakan Pemerintah mencabut pendaftaran partai untuk melaksanakan putusan pembubaran.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 24C, 28E
- UU 24/2003 MK: Pasal 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 38
- UU 2/2008 Partai Politik: Pasal 40, 48
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.