Unit 5 dari 6, sekitar 30 menit
Perselisihan hasil pemilu
Perselisihan hasil pemilu adalah perkara yang hanya bisa diperiksa Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Yang diperselisihkan bukan seluruh jalannya pemilu, melainkan penetapan perolehan suara nasional oleh KPU yang memengaruhi kursi atau keterpilihan peserta. Pemohonnya terbatas pada peserta pemilu, waktunya sangat pendek, dan putusannya final. Untuk pemilihan kepala daerah, kewenangan MK tidak tertulis tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, melainkan lahir dari undang-undang pilkada dan penafsiran MK.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan dasar konstitusional, objek, dan pemohon perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- Menguraikan tenggang waktu, isi permohonan, tahapan pemeriksaan, dan jenis amar dalam perkara perselisihan hasil pemilu.
- Menerapkan syarat kedudukan hukum dan objek perkara pada contoh sengketa pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Yang dibahas
- Dasar konstitusional dan objek perkara
- Pemohon dan tenggang waktu
- Isi permohonan dan proses awal
- Pemeriksaan, panel, dan jangka waktu putus
- Amar putusan dan tindak lanjut
- Pemilihan kepala daerah
- Contoh kasus: Partai Beringin dan penetapan kursi
Contoh soal
Manakah yang merupakan objek perselisihan hasil pemilu di MK menurut Pasal 473 UU 7/2017?
- A. Dugaan politik uang oleh calon di sebuah kecamatan.
- B. Penetapan perolehan suara nasional oleh KPU yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta.
- C. Keputusan KPU yang menolak pendaftaran seorang calon.
- D. Selisih suara di satu TPS yang tidak memengaruhi kursi manapun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pelanggaran pemilu yang punya jalur Bawaslu dan pidana, bukan penetapan hasil nasional.
- B. Benar
- Ayat (2) mensyaratkan penetapan nasional dan dampak pada kursi.
- C. Kurang tepat
- Sengketa pencalonan diselesaikan di forum lain sebelum pemungutan suara.
- D. Kurang tepat
- Tanpa dampak pada kursi atau keterpilihan, selisih itu tidak membuka kewenangan MK.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perselisihan hasil pemilu
- Sengketa antara peserta pemilu dan KPU tentang penetapan perolehan suara secara nasional yang memengaruhi kursi atau keterpilihan.
- Termohon
- Pihak yang permohonannya ditujukan terhadapnya; dalam PHPU adalah KPU.
- Pihak terkait
- Pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh putusan dan boleh memberi keterangan.
- Tenggang waktu
- Batas akhir mengajukan permohonan; lewat batas itu, permohonan tidak dapat diterima.
- Opened legal policy
- Ruang pilihan terbuka bagi pembentuk undang-undang karena UUD tidak menentukan satu bentuk.
- Buku Registrasi Perkara Konstitusi
- Daftar pencatatan perkara di MK yang menjadi titik hitung jangka waktu putus.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 22E, 24C, 18
- UU 24/2003 MK: Pasal 74, 75, 76, 77, 78, 79, 28
- UU 7/2017 Pemilu: Pasal 473, 474, 475
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.