Unit 6 dari 6, sekitar 30 menit
Pendapat DPR dalam pemakzulan dan tindak lanjut putusan
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan adalah proses tiga tahap: DPR menyatakan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat itu secara hukum, dan MPR memutuskan pemberhentian secara politik. MK bukan pemberi vonis pemberhentian, melainkan penguji alasan hukumnya. Putusan MK pada umumnya final dan mengikat sejak diucapkan, sehingga pembentuk undang-undang berkewajiban menindaklanjutinya, meskipun undang-undang tidak menyiapkan sanksi bila tindak lanjut tertunda.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk peran MK.
- Menguraikan tahapan permohonan, jangka waktu, dan amar dalam perkara pendapat DPR.
- Menganalisis sifat final dan mengikat putusan MK serta kewajiban pembentuk undang-undang menindaklanjutinya.
Yang dibahas
- Alasan dan tiga tahap pemakzulan
- Pendapat DPR dan permohonan ke MK
- Pemeriksaan di MK dan jenis amar
- Tindak lanjut di DPR dan MPR
- Sifat final dan mengikat putusan MK
- Kepatuhan pembentuk undang-undang
- Contoh kasus: Usul pemberhentian dan putusan MK
Contoh soal
Siapa yang pada akhirnya memutuskan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya menurut Pasal 7A dan Pasal 7B?
- A. Mahkamah Konstitusi melalui putusan atas pendapat DPR.
- B. Dewan Perwakilan Rakyat melalui sidang paripurna.
- C. Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR.
- D. Mahkamah Agung setelah putusan MK.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- MK hanya memeriksa dan memutus pendapat DPR; ia tidak memberhentikan.
- B. Kurang tepat
- DPR hanya menyatakan pendapat dan meneruskan usul setelah putusan MK.
- C. Benar
- Pasal 7A menyebut pemberhentian oleh MPR atas usul DPR.
- D. Kurang tepat
- Mahkamah Agung tidak mempunyai peran dalam proses ini.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pendapat DPR
- Pernyataan DPR dalam rangka pengawasan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat.
- Kuorum
- Jumlah minimum anggota yang harus hadir agar rapat sah mengambil keputusan.
- Amar deklaratif
- Amar yang menyatakan sesuatu sebagai benar atau tidak benar tanpa memerintahkan tindakan langsung, seperti membenarkan pendapat DPR.
- Kekuatan hukum tetap
- Keadaan ketika putusan tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum.
- Opened legal policy
- Ruang pilihan terbuka bagi pembentuk undang-undang karena UUD tidak menentukan satu bentuk.
- Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Akibat amar pengujian yang menyatakan norma bertentangan dengan UUD sehingga tidak boleh diterapkan.
Dasar hukum
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.