Unit 3 dari 6, sekitar 35 menit
Akibat perceraian dan perlindungan perempuan dan anak
Putusnya perkawinan karena perceraian melahirkan akibat hukum yang sering lebih rumit daripada perceraiannya: nafkah istri dan anak, harta bersama, dan siapa yang mengasuh anak. Tuntutan itu boleh digabung dalam perkara perceraian atau diajukan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, dan hakim dapat menetapkan nafkah sementara selama perkara berjalan. Pengadilan agama memeriksa semuanya dengan acuan KHI dan UU Perkawinan, serta wajib memperhatikan kesetaraan gender sebagaimana diatur Perma 3/2017 agar pihak yang lebih lemah tidak dirugikan oleh stereotip atau relasi kuasa.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan cara menuntut nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak bersama atau sesudah perkara perceraian.
- Menguraikan kewajiban mantan suami dan pembagian harta bersama menurut KHI dan UU Perkawinan.
- Menerapkan pedoman Perma 3/2017 dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak.
Yang dibahas
- Cara menuntut akibat perceraian
- Nafkah mantan istri dan anak
- Harta bersama
- Hak asuh anak (hadhanah)
- Perlindungan perempuan dalam Perma 3/2017
- Kepentingan anak dan penetapan biaya
- Contoh kasus: Nafkah, rumah, dan anak sesudah talak
Contoh soal
Sari mengajukan gugatan cerai dan ingin sekaligus menuntut hak asuh dan nafkah anak. Pernyataan manakah yang tepat?
- A. Tuntutan itu harus diajukan dalam perkara terpisah sesudah perceraian.
- B. Tuntutan itu boleh diajukan bersama gugatan cerai atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.
- C. Tuntutan itu gugur jika tidak diajukan bersama gugatan cerai.
- D. Hakim tidak boleh menetapkan nafkah apa pun sebelum putusan akhir.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 86 ayat (1) justru mengizinkan penggabungan, jadi tidak wajib terpisah.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 86 ayat (1) UU 7/1989 yang bertujuan menjaga peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada ketentuan yang menggugurkan; tuntutan masih dapat diajukan sesudah putusan tetap.
- D. Kurang tepat
- Pasal 78 memberi wewenang menetapkan nafkah sementara selama gugatan berlangsung.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hadhanah
- Pemeliharaan anak oleh orang tua atau kerabat yang berhak sesudah perceraian.
- Mumayyiz
- Anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, dalam KHI ditandai umur 12 tahun.
- Mut'ah
- Pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai penghibur karena perceraian.
- Nafkah iddah
- Biaya hidup, tempat tinggal, dan pakaian bagi mantan istri selama masa tunggu.
- Nafkah madliyah
- Nafkah lampau yang tidak dibayar suami selama perkawinan.
- Harta bersama
- Harta yang diperoleh selama perkawinan.
- Nusyuz
- Pembangkangan istri terhadap kewajibannya, yang dapat menggugurkan hak nafkah.
- Perempuan berhadapan dengan hukum
- Perempuan yang berkonflik dengan hukum, korban, saksi, atau pihak dalam suatu perkara.
Dasar hukum
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 66, 78, 81, 86
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 35, 37, 41
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 80, 87, 92, 93, 95, 97, 105, 149, 156, 158, 160
- UU 23/2002 Perlindungan Anak: Pasal 14
- Perma 3/2017 Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Pasal 1, 2, 4, 5, 6
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.