Unit 5 dari 6, sekitar 30 menit
Sengketa ekonomi syariah
Sejak 2006 pengadilan agama berwenang memeriksa sengketa ekonomi syariah: perbankan, asuransi, pembiayaan, pegadaian, sampai bisnis syariah. Kewenangan ini tidak hanya berlaku bagi orang Islam, tetapi juga bagi orang atau badan hukum yang menundukkan diri pada hukum Islam. Para pihak boleh memilih jalur di luar pengadilan, seperti arbitrase, asalkan diperjanjikan dalam akad dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bila perkara masuk ke pengadilan agama, Mahkamah Agung menyediakan dua jalur: acara biasa yang mengikuti hukum acara perdata umum, dan acara sederhana untuk sengketa bernilai kecil dengan hakim tunggal, tanpa replik-duplik, selesai paling lama 25 hari, dan hanya dapat dilawan dengan keberatan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menentukan apakah suatu sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama, termasuk ketika akad memuat klausul arbitrase.
- Membedakan acara biasa dan acara sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.
- Menerapkan syarat, tahapan, dan upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana ekonomi syariah.
Yang dibahas
- Kewenangan pengadilan agama atas ekonomi syariah
- Pilihan forum dan arbitrase syariah
- Dua jalur menurut Perma 14/2016 dan acara biasa
- Syarat dan tahapan acara sederhana
- Ketidakhadiran, keberatan, dan pelaksanaan putusan
- Hukum materiil dan pembuktian dalam sengketa akad syariah
- Contoh kasus: Pembiayaan murabahah motor di BMT
Contoh soal
Seorang nasabah beragama Kristen menunggak angsuran pembiayaan murabahah di bank syariah. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa gugatan bank?
- A. Pengadilan negeri, karena nasabah bukan orang Islam.
- B. Pengadilan agama, karena nasabah menundukkan diri pada hukum Islam melalui akad syariah.
- C. Pengadilan niaga, karena sengketanya menyangkut lembaga keuangan.
- D. Pengadilan mana pun yang dipilih bank, karena bank adalah badan hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan Pasal 49 memperluas subjek kepada orang yang menundukkan diri pada hukum Islam; agama nasabah bukan ukuran.
- B. Benar
- Penjelasan Pasal 49 memasukkan orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela, dan Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 menunjuk peradilan agama.
- C. Kurang tepat
- Pengadilan niaga mengadili kepailitan dan kekayaan intelektual, bukan wanprestasi akad pembiayaan syariah.
- D. Kurang tepat
- Kompetensi absolut ditentukan undang-undang, bukan pilihan sepihak penggugat.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Ekonomi syariah
- Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, seperti bank, asuransi, pembiayaan, dan bisnis syariah.
- Penundukan diri
- Sikap sukarela orang atau badan hukum untuk tunduk pada hukum Islam, misalnya dengan memilih akad syariah.
- Klausul arbitrase
- Kesepakatan tertulis dalam akad untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yang menutup jalan ke pengadilan untuk pokok sengketa.
- Gugatan sederhana
- Pemeriksaan gugatan cidera janji atau perbuatan melawan hukum bernilai materiil paling banyak Rp500 juta oleh hakim tunggal dengan pembuktian sederhana.
- Keberatan
- Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana yang diperiksa majelis hakim dan putusannya final.
- Aanmaning
- Teguran ketua pengadilan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela.
- Acara biasa
- Pemeriksaan perkara perdata oleh majelis dengan seluruh tahap jawab-menjawab dan upaya hukum banding serta kasasi.
Dasar hukum
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 49, 54, 57
- UU 21/2008 Perbankan Syariah: Pasal 55
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 3, 11
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 59
- Perma 1/2016 Mediasi: Pasal 4
- Perma 2/2015 Gugatan Sederhana: Pasal 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 26, 30, 31, 2, 11, 21, 25, 27, 18
- Perma 14/2016 Perkara Ekonomi Syariah
- HIR: Pasal 118
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.