Unit 5 dari 13, sekitar 30 menit
Mediasi wajib
Hukum acara perdata tidak hanya mengejar kemenangan salah satu pihak. Sejak Pasal 130 HIR, hakim wajib lebih dahulu mencoba mendamaikan pihak yang hadir, dan perdamaian yang tercapai dituangkan dalam akta yang kekuatannya seperti putusan biasa. Perma 1/2016 mengubah himbauan itu menjadi prosedur yang terukur: setiap sengketa perdata di pengadilan tingkat pertama harus lebih dahulu dimediasi, kecuali yang dikecualikan. Mediator dipilih para pihak atau ditunjuk ketua majelis, mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari, dan pihak yang tidak beriktikad baik menanggung akibat: gugatan tidak diterima bagi penggugat, biaya mediasi bagi tergugat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewajiban hakim mengupayakan perdamaian menurut Pasal 130 HIR dan akibat hukum akta perdamaian.
- Menguraikan tahapan mediasi menurut Perma 1/2016, termasuk pemilihan mediator, jangka waktu, dan sengketa yang dikecualikan.
- Menganalisis akibat tidak beriktikad baik dalam mediasi bagi penggugat dan tergugat.
Yang dibahas
- Pasal 130 HIR, hakim mendamaikan dahulu
- Dari himbauan menjadi kewajiban prosedural
- Sengketa yang dikecualikan dan mediasi sukarela
- Mediator dan pemilihannya
- Jalannya mediasi dan iktikad baik
- Hasil mediasi: berhasil, sebagian, atau gagal
- Contoh kasus: Sengketa pasokan beras
Contoh soal
Dua pihak mencapai damai di depan majelis hakim pada sidang pertama dan hakim menuangkannya dalam akta perdamaian. Salah satu pihak kemudian tidak melaksanakan isinya. Langkah yang tepat bagi pihak lain adalah ...
- A. Mengajukan banding terhadap akta perdamaian.
- B. Menggugat ulang karena perjanjian damai hanya mengikat sebagai perjanjian biasa.
- C. Meminta eksekusi akta perdamaian karena ia dijalankan seperti putusan biasa.
- D. Meminta hakim membatalkan perdamaian karena belum ada pembuktian.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Putusan akta perdamaian menurut Pasal 130 HIR tidak dapat dibanding.
- B. Kurang tepat
- Akta perdamaian berkekuatan seperti putusan biasa, sehingga tidak perlu gugatan baru.
- C. Benar
- Akta perdamaian di persidangan dijalankan seperti putusan biasa menurut Pasal 130 HIR.
- D. Kurang tepat
- Perdamaian justru mengakhiri sengketa tanpa pembuktian.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Mediasi
- Cara menyelesaikan sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan mediator.
- Mediator
- Hakim atau pihak bersertifikat yang netral dan membantu perundingan tanpa memutus.
- Resume perkara
- Dokumen yang dibuat para pihak berisi duduk perkara dan usulan perdamaian.
- Akta perdamaian
- Akta yang memuat isi perdamaian dan putusan hakim yang menguatkannya.
- Iktikad baik
- Kesungguhan para pihak menempuh mediasi, antara lain dengan hadir dan menanggapi resume.
- Verzet
- Perlawanan terhadap putusan verstek atau pelaksanaan putusan.
- Kesepakatan perdamaian sebagian
- Kesepakatan atas sebagian objek perkara atau antara penggugat dan sebagian tergugat.
Dasar hukum
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.