Unit 13 dari 13, sekitar 32 menit
Peradilan khusus perdata
Sebagian perkara perdata tidak diperiksa pengadilan negeri biasa, tetapi pengadilan khusus yang berada di dalam peradilan umum. Dua yang terpenting bagi mahasiswa adalah Pengadilan Hubungan Industrial untuk perselisihan antara pekerja dan pengusaha, dan Pengadilan Niaga untuk kepailitan dan sengketa kekayaan intelektual. Keduanya memakai hukum acara perdata sebagai dasar, tetapi dengan jangka waktu lebih singkat, susunan hakim yang khusus, dan upaya hukum yang dibatasi. Unit ini memberi kerangka dasar; pendalaman ada pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan pengadilan khusus dalam peradilan umum dan hubungannya dengan hukum acara perdata.
- Menguraikan jenis perselisihan, tahapan, susunan majelis, dan upaya hukum pada Pengadilan Hubungan Industrial.
- Menjelaskan kewenangan Pengadilan Niaga atas sengketa kekayaan intelektual dan perkara kepailitan beserta ciri acaranya.
Yang dibahas
- Pengadilan khusus dalam peradilan umum
- Jenis perselisihan hubungan industrial
- Jalur penyelesaian sebelum ke PHI
- Beracara di PHI
- Putusan dan upaya hukum PHI
- Pengadilan Niaga
- Contoh kasus: Pemutusan hubungan kerja dan sengketa merek
Contoh soal
Mengapa Pengadilan Hubungan Industrial disebut pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum?
- A. Karena ia berdiri sendiri sebagai lingkungan peradilan kelima.
- B. Karena ia dibentuk dengan undang-undang di dalam lingkungan peradilan umum dan memakai hukum acara perdata kecuali yang diatur khusus.
- C. Karena ia hanya memeriksa perkara pidana ketenagakerjaan.
- D. Karena putusannya tidak dapat diperiksa Mahkamah Agung.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 27 UU 48/2009 menyatakan pengadilan khusus hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada, tidak ada lingkungan kelima.
- B. Benar
- Itulah isi Pasal 55 dan 57 UU 2/2004.
- C. Kurang tepat
- Pengadilan Hubungan Industrial memeriksa perselisihan perdata antara pekerja dan pengusaha.
- D. Kurang tepat
- Untuk jenis perselisihan tertentu upaya kasasi ke Mahkamah Agung tersedia.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengadilan khusus
- Pengadilan yang dibentuk dengan undang-undang di dalam satu lingkungan peradilan untuk memeriksa perkara tertentu.
- Perselisihan hak
- Perselisihan karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran peraturan atau perjanjian.
- Perselisihan kepentingan
- Perselisihan karena tidak ada kesesuaian pendapat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja.
- Bipartit
- Perundingan langsung antara pekerja atau serikat dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan.
- Hakim ad hoc
- Hakim yang diusulkan serikat pekerja atau organisasi pengusaha untuk memeriksa perkara hubungan industrial.
- Kasasi langsung
- Upaya hukum yang diajukan terhadap putusan tingkat pertama tanpa melalui banding, seperti pada Pengadilan Niaga.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 27, 25
- UU 2/2004 PPHI: Pasal 2, 3, 4, 56, 57, 81, 83, 88, 103, 109, 110, 55, 1, 108
- UU 28/2014 Hak Cipta: Pasal 95, 102, 101
- UU 20/2016 Merek dan IG: Pasal 83, 85
- UU 13/2016 Paten: Pasal 143, 148
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.