Unit 9 dari 11, sekitar 32 menit
Delik adat dan KUHP baru
KUHP baru tetap berpegang pada asas legalitas, tetapi Pasal 2 membuka pintu bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Pintu itu dijaga ketat: hukum adat harus masih hidup, tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum, serta dituangkan dalam peraturan daerah menurut PP 55/2025. Sanksinya pemenuhan kewajiban adat, yang dianggap sebanding dengan denda kategori II untuk perseorangan. Perkara pertama-tama diselesaikan lewat musyawarah lembaga adat, dan bila kewajiban dipenuhi, perkara tidak lagi diproses di peradilan pidana.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hubungan asas legalitas dengan hukum yang hidup dalam masyarakat menurut Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP.
- Menguraikan kriteria, prosedur penetapan melalui peraturan daerah, dan sanksi tindak pidana adat menurut PP 55/2025.
- Menerapkan aturan itu pada kasus: kapan perkara adat selesai di luar peradilan pidana dan kapan masuk ke pengadilan.
Yang dibahas
- Asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat
- Syarat keberlakuan hukum yang hidup
- Peraturan daerah sebagai pintu masuk
- Pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi
- Penanganan perkara dan hubungan dengan peradilan pidana
- Delik adat dalam kerangka teori
- Contoh kasus: Perusakan sumber air di Kampung Waibu
Contoh soal
Hubungan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP paling tepat digambarkan sebagai ...
- A. Pasal 2 menghapus asas legalitas sepenuhnya.
- B. Pasal 2 memberi pengecualian bagi hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa menghapus asas legalitas.
- C. Pasal 2 hanya berlaku bagi perbuatan yang sudah diatur dalam KUHP.
- D. Pasal 2 mengizinkan analogi dalam menetapkan tindak pidana.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 2 hanya menyatakan bahwa Pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup; asas legalitas tetap ada.
- B. Benar
- Asas legalitas tetap berlaku, hanya diberi ruang bagi hukum yang hidup yang memenuhi syarat.
- C. Kurang tepat
- Pasal 2 justru berlaku bagi perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP.
- D. Kurang tepat
- Larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dihapus oleh Pasal 2.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum yang hidup dalam masyarakat
- Hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana.
- Tindak pidana adat
- Tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Asas legalitas
- Asas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa peraturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Pemenuhan kewajiban adat
- Sanksi berupa kewajiban menurut adat setempat, misalnya penyerahan benda atau upacara pemulihan.
- Lembaga adat
- Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh bersama sejarah masyarakat hukum adat dan berwenang mengatur serta menyelesaikan persoalan menurut adat.
- Masyarakat hukum adat
- Kelompok yang turun-temurun bermukim di wilayah tertentu karena ikatan leluhur, hubungan kuat dengan tanah, dan sistem nilai sendiri.
- Pidana denda kategori II
- Pidana denda paling banyak Rp10.000.000 menurut Pasal 79 KUHP.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2, 66, 79, 120, 597
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.