Unit 10 dari 11, sekitar 32 menit

Peradilan adat

Peradilan adat adalah cara masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa dan pelanggaran adat melalui tokoh adat, dengan mengutamakan perdamaian. Konstitusi hanya menyebut peradilan negara dalam Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, tetapi undang-undang sektoral mengakui penyelesaian adat: UU Desa untuk desa adat, UU Pemerintahan Aceh untuk lembaga adat Aceh, dan UU Otonomi Khusus Papua untuk peradilan adat Papua. Putusan adat dapat berkekuatan tetap bila tidak diajukan ke pengadilan negara, tetapi tetap dibatasi hak asasi manusia dan pengawasan pengadilan negeri.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan peradilan negara dari peradilan atau penyelesaian sengketa adat dan menjelaskan dasar pengakuannya.
  • Menguraikan kewenangan desa adat, lembaga adat Aceh, dan peradilan adat Papua menurut undang-undang yang berlaku.
  • Menganalisis hubungan putusan adat dengan pengadilan negara, termasuk batas pidana dan pemeriksaan ulang.

Yang dibahas

  1. Peradilan negara dan ruang bagi penyelesaian adat
  2. Desa adat dan penyelesaian sengketa
  3. Lembaga adat di Aceh
  4. Peradilan adat Papua
  5. Hubungan putusan adat dengan pengadilan negara
  6. Contoh kasus: Sengketa nelayan dan penyelesaian adat

Contoh soal

Mengapa peradilan adat tidak termasuk lingkungan peradilan menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945?

  1. A. Karena hukum adat sudah dihapus.
  2. B. Karena pasal itu hanya menyebut Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi.
  3. C. Karena peradilan adat hanya mengadili perkara perdata.
  4. D. Karena hakim tidak boleh memahami adat.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Hukum adat diakui oleh Pasal 18B ayat (2) dan undang-undang sektoral.
B. Benar
Peradilan adat diakui lewat undang-undang sektoral, bukan sebagai lingkungan peradilan negara.
C. Kurang tepat
Peradilan adat di Papua dapat memeriksa perkara perdata adat dan pidana di antara warga.
D. Kurang tepat
Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 mewajibkan hakim menggali nilai yang hidup.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Peradilan adat
Peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang memeriksa sengketa perdata adat dan perkara pidana antarwarga.
Desa adat
Kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota dan berwenang berdasarkan hak asal usul.
Sidang perdamaian
Forum desa adat untuk menyelesaikan sengketa dengan mengutamakan musyawarah.
Lembaga adat
Lembaga yang tumbuh bersama masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan menurut adat.
Wali Nanggroe
Lembaga kepemimpinan adat pemersatu di Aceh yang membina lembaga-lembaga adat.
Panglima laot
Lembaga adat Aceh yang mengatur kegiatan melaut dan perselisihan nelayan.
Qanun
Peraturan daerah di Aceh yang merinci pelaksanaan undang-undang pemerintahan Aceh.
Pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan
Persetujuan ketua pengadilan negeri atas putusan pengadilan adat Papua yang dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.