Unit 5 dari 11, sekitar 35 menit
Hukum tanah adat dan hak ulayat
Dalam hukum adat, tanah bukan sekadar benda yang dimiliki perorangan. Masyarakat hukum adat memegang hak ulayat atas wilayahnya, sedangkan anggota memperoleh hak perorangan yang kekuatannya bergantung pada seberapa intens tanah itu digarap. Transaksi tanah adat bersifat terang dan tunai, dan dikenal bentuk seperti jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan. UUPA mengakui hak ulayat sepanjang masih ada dan sesuai kepentingan nasional. Putusan MK 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat berada di wilayah masyarakat hukum adat, bukan hutan negara.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian, subjek, objek, dan isi hak ulayat serta hubungannya dengan hak perorangan.
- Membedakan jenis transaksi tanah adat dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah.
- Menguraikan arti Putusan MK 35/PUU-X/2012 bagi hutan adat.
Yang dibahas
- Hak ulayat, pengertian dan subjeknya
- Isi hak ulayat dan ciri-cirinya
- Hak perorangan di dalam wilayah ulayat
- Transaksi tanah menurut hukum adat
- Transaksi yang bersangkutan dengan tanah
- Putusan MK 35/PUU-X/2012 dan hutan adat
- Contoh kasus: Tanah ulayat Bukit Ria dan rencana tambang
Contoh soal
Siapakah subjek hak ulayat menurut penjelasan Pasal 43 UU 21/2001?
- A. Kepala adat secara pribadi.
- B. Setiap warga secara terpisah.
- C. Masyarakat hukum adat tertentu sebagai kesatuan.
- D. Pemerintah kabupaten.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kepala adat hanya pelaksana yang bertindak sebagai petugas masyarakat hukum adat.
- B. Kurang tepat
- Hak ulayat adalah hak bersama, bukan kumpulan hak perorangan yang berdiri sendiri.
- C. Benar
- Penjelasan menyatakan subjeknya bukan perseorangan dan bukan penguasa adat.
- D. Kurang tepat
- Pemerintah kabupaten tidak menjadi pemegang hak ulayat; perannya adalah mediasi dan pengukuhan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hak ulayat
- Hak bersama masyarakat hukum adat atas wilayah dan sumber dayanya.
- Beschikkingsrecht
- Istilah van Vollenhoven untuk hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya.
- Jual lepas
- Penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan pembayaran.
- Jual gadai
- Penyerahan tanah dengan pembayaran dan hak penjual untuk menebusnya kembali.
- Jual tahunan
- Penyerahan tanah untuk beberapa tahun panen tanpa penebusan.
- Bagi hasil
- Pengolahan tanah orang lain dengan pembagian hasil panen.
- Hutan adat
- Hutan di wilayah masyarakat hukum adat.
Dasar hukum
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 2, 3, 16, 22, 56
- UU 41/1999 Kehutanan: Pasal 67
- UU 21/2001 Otsus Papua: Pasal 43
- UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria: Pasal 33
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.