Unit 4 dari 11, sekitar 35 menit
Pengakuan konstitusional dan sektoral
Hukum adat berlaku di Indonesia bukan semata karena kebiasaan, melainkan karena diakui hukum negara. Pengakuan itu bertingkat. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 meletakkan dasar konstitusionalnya, tetapi pengakuan tersebut bersyarat dan harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-undang sektoral kemudian mengisinya sendiri-sendiri: UUPA untuk tanah, UU Kehutanan untuk hutan adat, dan UU Desa untuk desa adat. Setiap undang-undang memakai kriteria sendiri, sehingga status suatu masyarakat hukum adat harus selalu diperiksa menurut bidang yang dipersoalkan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan isi dan syarat pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
- Menguraikan bagaimana UUPA, UU Kehutanan, dan UU Desa mengakui hukum adat atau masyarakat hukum adat secara sektoral.
- Menilai apakah suatu kelompok memenuhi syarat pengakuan dalam sebuah kasus sederhana.
Yang dibahas
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dasar pengakuan
- Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, identitas budaya dan hak asasi
- UUPA, pengakuan hak ulayat dalam hukum tanah nasional
- UU Kehutanan, hutan adat dan kriteria masyarakat hukum adat
- UU Desa, desa adat sebagai bentuk pengakuan kelembagaan
- Pengakuan bersyarat dan akibatnya
- Contoh kasus: Persekutuan Lembah Karang dan izin kebun
Contoh soal
Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai syarat pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945?
- A. Pengakuan otomatis berlaku untuk semua kelompok yang mengaku masyarakat adat.
- B. Pasal ini hanya mengakui hukum adat sebagai norma, bukan kesatuan masyarakatnya.
- C. Pengakuan diberikan sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, serta diatur dalam undang-undang.
- D. Pengakuan hanya bergantung pada kehendak kepala daerah setempat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal ini memakai kata "sepanjang", sehingga pengakuan bergantung pada terpenuhinya syarat.
- B. Kurang tepat
- Yang disebut dalam pasal adalah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- C. Benar
- Itulah rumusan pasalnya: tiga syarat ditambah pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang.
- D. Kurang tepat
- Pasal menyerahkan pengaturan kepada undang-undang, bukan pada kehendak kepala daerah.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Masyarakat hukum adat
- Kesatuan manusia yang terikat tatanan adat dan wilayah tertentu.
- Hak tradisional
- Hak yang bersumber dari tatanan adat dan sejarah suatu kesatuan masyarakat.
- Hak ulayat
- Hak bersama masyarakat hukum adat atas wilayah dan sumber dayanya.
- Desa adat
- Desa yang ditetapkan dari kesatuan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah.
- Hutan adat
- Hutan di wilayah masyarakat hukum adat yang pengelolaannya mengikuti hukum adat.
- Pengukuhan
- Penetapan formal keberadaan masyarakat hukum adat, umumnya dengan peraturan daerah.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18B, 28I
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 2, 3, 56
- UU 41/1999 Kehutanan: Pasal 67
- UU 6/2014 Desa: Pasal 96, 97, 98, 103
- UU 21/2001 Otsus Papua: Pasal 43
- UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria: Pasal 22, 24
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.