Unit 3 dari 11, sekitar 35 menit
Masyarakat hukum adat
Masyarakat hukum adat adalah kelompok yang terikat oleh asal usul, wilayah, dan norma bersama, serta mengatur kehidupannya dengan hukum adat. Para sarjana mengelompokkan persekutuan hukum menjadi genealogis, teritorial, dan genealogis-teritorial, dengan tambahan jenis fungsional dalam undang-undang desa. Pemimpin adat memelihara kerukunan, mengurus wilayah, dan memutus perselisihan. UUD 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat, dan UU 6/2014 mengatur penetapan desa adat melalui peraturan daerah kabupaten/kota. Klasifikasi adalah alat analisis: kenyataan di lapangan sering memadukan beberapa ciri.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian masyarakat hukum adat dan persekutuan hukum.
- Membedakan persekutuan genealogis, teritorial, dan genealogis-teritorial beserta contohnya.
- Menjelaskan peran pemimpin adat dan syarat penetapan desa adat menurut UU 6/2014.
Yang dibahas
- Masyarakat hukum adat dan persekutuan
- Persekutuan genealogis
- Persekutuan teritorial
- Genealogis-teritorial dan fungsional
- Pemimpin persekutuan
- Dari masyarakat hukum adat ke desa adat
- Contoh kasus: Wilayah ulayat dan permohonan penetapan
Contoh soal
Apa tiga unsur masyarakat hukum adat menurut Pasal 1 angka 6 PP 55/2025?
- A. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan agama.
- B. Ikatan asal usul leluhur, hubungan kuat dengan tanah dan lingkungan, serta sistem nilai yang menentukan pranata.
- C. Izin pemerintah daerah, sertifikat tanah, dan peta wilayah.
- D. Pemimpin tunggal, hukum tertulis, dan lambang adat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Ketiganya tidak disebut sebagai unsur dalam rumusan itu.
- B. Benar
- Itu rumusan pasal tersebut.
- C. Kurang tepat
- Dokumen administratif bukan unsur definisi.
- D. Kurang tepat
- Rumusan tidak mensyaratkan hukum tertulis atau pemimpin tunggal.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Masyarakat hukum adat
- Kelompok yang terikat asal usul, wilayah, dan sistem nilai bersama serta mengatur kehidupannya dengan hukum adat.
- Persekutuan hukum (rechtsgemeenschap)
- Kelompok teratur yang memiliki pemimpin dan harta serta bertindak sebagai kesatuan.
- Genealogis
- Berdasarkan keturunan atau kekerabatan.
- Teritorial
- Berdasarkan tempat tinggal di wilayah tertentu.
- Genealogis-teritorial
- Berdasarkan keturunan dan wilayah sekaligus.
- Fungsional
- Berdasarkan fungsi atau kepentingan bersama.
- Desa adat
- Kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan sebagai desa melalui peraturan daerah kabupaten/kota.
- Gampong
- Kesatuan masyarakat hukum di bawah mukim di Aceh.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18B
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 1
- UU 6/2014 Desa: Pasal 1, 96, 97, 98, 103
- UU 11/2006 Pemerintahan Aceh: Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.