Unit 1 dari 7, sekitar 40 menit
Hukum kepegawaian
UU 20/2023 menetapkan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Keduanya mengelola jabatan manajerial atau nonmanajerial dan tunduk pada nilai dasar, kode etik, serta kewajiban menjaga netralitas. Manajemen ASN, dari perencanaan kebutuhan sampai pemberhentian, diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Pemberhentian dapat atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri, dengan alasan yang tertutup dalam daftar undang-undang. Pelanggaran kewajiban melahirkan hukuman disiplin, sedangkan sengketa pegawai ASN lebih dulu diselesaikan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan PNS dan PPPK serta jabatan manajerial dan nonmanajerial.
- Menjelaskan manajemen ASN berdasarkan sistem merit dan kewajiban menjaga netralitas.
- Menerapkan aturan pemberhentian, disiplin, dan upaya administratif pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- PNS dan PPPK
- Nilai dasar, kode etik, hak, dan kewajiban
- Manajemen ASN dan sistem merit
- Jabatan ASN
- Pemberhentian dan pensiun
- Disiplin dan sengketa kepegawaian
- Contoh kasus: Pemberhentian PNS dan upaya administratif
Contoh soal
Apa perbedaan utama antara PNS dan PPPK menurut UU 20/2023?
- A. PNS adalah pegawai swasta, PPPK adalah pegawai negeri.
- B. PNS diangkat secara tetap, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- C. PNS hanya bekerja di pusat, PPPK hanya di daerah.
- D. PPPK tidak termasuk Pegawai ASN.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keduanya adalah Pegawai ASN yang bekerja pada instansi pemerintah.
- B. Benar
- Itu perbedaan dasar pengangkatan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4.
- C. Kurang tepat
- Keduanya dapat bekerja di instansi pusat maupun daerah.
- D. Kurang tepat
- Pasal 5 menyatakan Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- ASN
- Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- PNS
- Warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap sebagai Pegawai ASN untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- PPPK
- Warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas atau menduduki jabatan pemerintahan.
- Sistem merit
- Penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan prinsip meritokrasi.
- Pejabat pembina kepegawaian
- Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.
- Jabatan manajerial
- Jabatan yang memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai langsung di bawahnya.
- Upaya administratif
- Penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintahan berupa keberatan dan banding administratif.
Dasar hukum
- UU 20/2023 ASN: Pasal 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18, 21, 24, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 46, 52, 53, 55, 56, 64, 65, 66, 75
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 1
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 76
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratif: Pasal 2, 5
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.