Unit 2 dari 7, sekitar 40 menit

Keuangan negara

Keuangan negara dalam UU 17/2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, ditambah segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Presiden memegang kekuasaan pengelolaan dan mengalihkannya kepada menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga, dan kepala daerah. APBN dan APBD ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan peraturan daerah. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, menyerahkan hasilnya kepada lembaga perwakilan, dan menilai kerugian negara. Kerugian negara adalah kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan cakupan keuangan negara serta fungsi dan siklus APBN dan APBD.
  • Membedakan pengelolaan keuangan negara dari pemeriksaannya oleh BPK.
  • Menerapkan konsep kerugian negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Cakupan keuangan negara
  2. Prinsip dan kekuasaan pengelolaan
  3. Siklus APBN
  4. Siklus APBD
  5. Pemeriksaan keuangan dan BPK
  6. Kerugian negara
  7. Contoh kasus: Kekurangan kas pada bendahara dinas

Contoh soal

Menurut Pasal 2 UU 17/2003, manakah yang termasuk keuangan negara?

  1. A. Hanya uang di kas negara pada akhir tahun.
  2. B. Hanya APBN, tanpa APBD.
  3. C. Kekayaan negara atau daerah, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah.
  4. D. Hanya pajak yang dipungut negara.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Cakupannya mencakup hak, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.
B. Kurang tepat
Penerimaan dan pengeluaran daerah juga termasuk.
C. Benar
Itu disebut dalam huruf g.
D. Kurang tepat
Hak memungut pajak hanya salah satu butir.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Keuangan negara
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara.
APBN
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
APBD
Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
Pengguna anggaran
Menteri atau pimpinan lembaga yang diserahi kuasa mengelola anggaran kementerian atau lembaganya.
Pemeriksaan
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Kerugian negara
Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, sengaja maupun lalai.
Ganti kerugian
Uang atau barang yang harus dikembalikan kepada negara oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.