Unit 2 dari 7, sekitar 40 menit
Keuangan negara
Keuangan negara dalam UU 17/2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, ditambah segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Presiden memegang kekuasaan pengelolaan dan mengalihkannya kepada menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga, dan kepala daerah. APBN dan APBD ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan peraturan daerah. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, menyerahkan hasilnya kepada lembaga perwakilan, dan menilai kerugian negara. Kerugian negara adalah kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan cakupan keuangan negara serta fungsi dan siklus APBN dan APBD.
- Membedakan pengelolaan keuangan negara dari pemeriksaannya oleh BPK.
- Menerapkan konsep kerugian negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Cakupan keuangan negara
- Prinsip dan kekuasaan pengelolaan
- Siklus APBN
- Siklus APBD
- Pemeriksaan keuangan dan BPK
- Kerugian negara
- Contoh kasus: Kekurangan kas pada bendahara dinas
Contoh soal
Menurut Pasal 2 UU 17/2003, manakah yang termasuk keuangan negara?
- A. Hanya uang di kas negara pada akhir tahun.
- B. Hanya APBN, tanpa APBD.
- C. Kekayaan negara atau daerah, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah.
- D. Hanya pajak yang dipungut negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Cakupannya mencakup hak, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.
- B. Kurang tepat
- Penerimaan dan pengeluaran daerah juga termasuk.
- C. Benar
- Itu disebut dalam huruf g.
- D. Kurang tepat
- Hak memungut pajak hanya salah satu butir.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Keuangan negara
- Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara.
- APBN
- Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
- APBD
- Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
- Pengguna anggaran
- Menteri atau pimpinan lembaga yang diserahi kuasa mengelola anggaran kementerian atau lembaganya.
- Pemeriksaan
- Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Kerugian negara
- Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, sengaja maupun lalai.
- Ganti kerugian
- Uang atau barang yang harus dikembalikan kepada negara oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.
Dasar hukum
- UU 17/2003 Keuangan Negara: Pasal 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 20, 30, 31
- UU 15/2004 Pemeriksaan Keuangan Negara: Pasal 1, 2, 4, 6, 17, 20
- UU 15/2006 BPK: Pasal 1, 6, 7, 8, 10, 11
- UU 19/2003 BUMN: Pasal 4A, 4B
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 311, 312, 313
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.