Unit 3 dari 7, sekitar 28 menit
Pengadaan barang/jasa pemerintah
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah cara negara mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya dengan uang APBN atau APBD. Karena uang publik dipakai, prosesnya diatur ketat oleh peraturan presiden agar efisien, terbuka, dan adil bagi penyedia. Hukum pengadaan memiliki dua tahap: tahap pemilihan penyedia yang bersifat hukum publik dan berujung pada keputusan penetapan pemenang, lalu tahap kontrak yang bersifat hukum perdata. Sengketa tiap tahap punya jalur sendiri: sanggah dan gugatan tata usaha negara untuk keputusan, penyelesaian sengketa kontrak untuk pelaksanaan, serta KPPU bagi persekongkolan tender.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara beserta prinsip-prinsipnya.
- Membedakan penyedia, pejabat pengadaan, dan metode pengadaan secara garis besar.
- Menentukan jalur penyelesaian sengketa pengadaan: sanggah, gugatan ke pengadilan tata usaha negara, sengketa kontrak, dan persekongkolan tender.
Yang dibahas
- Pengadaan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara
- Prinsip dan etika pengadaan
- Pelaku dan metode pengadaan
- Dua tahap hukum, keputusan pemenang dan kontrak
- Sanggah dan gugatan atas keputusan pemilihan
- Sengketa kontrak, persekongkolan tender, dan jalur lain
- Contoh kasus: Tender jalan kabupaten
Contoh soal
Seorang kepala dinas menandatangani kontrak pengadaan komputer untuk kantornya. Dari mana asal kewenangan memakai anggaran untuk kontrak itu?
- A. Dari kebebasan berkontrak yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum perdata.
- B. Dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada pengguna anggaran.
- C. Dari persetujuan penyedia yang memenangkan kontrak.
- D. Dari fungsi moneter yang dipegang pemerintah pusat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kebebasan berkontrak pribadi tidak menjadi dasar memakai uang negara; kewenangan itu berasal dari hukum publik.
- B. Benar
- Kekuasaan Presiden dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga, dan di daerah diserahkan kepada kepala daerah, lalu dijalankan melalui pejabat pengadaan.
- C. Kurang tepat
- Persetujuan penyedia melahirkan kontrak, tetapi tidak memberi kewenangan memakai anggaran.
- D. Kurang tepat
- Kewenangan moneter dikecualikan dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan tidak ada hubungannya dengan belanja pengadaan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengadaan barang/jasa pemerintah
- Kegiatan memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya oleh instansi pemerintah dengan dana APBN atau APBD.
- Pejabat pembuat komitmen
- Pejabat yang menyusun spesifikasi, menandatangani kontrak, dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan.
- Swakelola
- Cara pengadaan yang direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh instansi atau bersama pihak yang diizinkan tanpa kontrak dengan penyedia usaha.
- Sanggah
- Keberatan tertulis peserta atas hasil pemilihan penyedia kepada pejabat pemilihan.
- Keputusan tata usaha negara
- Penetapan tertulis yang konkret, individual, dan final dari pejabat tata usaha negara yang berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Persekongkolan tender
- Kerja sama pelaku usaha dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga persaingan usaha menjadi tidak sehat.
- Arbitrase
- Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis.
Dasar hukum
- UU 17/2003 Keuangan Negara: Pasal 3, 6
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 1, 2, 53, 55
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 87
- UU 5/1999 Persaingan Usaha: Pasal 22
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 1
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratif: Pasal 3, 5
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.