Unit 4 dari 7, sekitar 28 menit
Pelayanan publik dan maladministrasi
Pelayanan publik adalah kegiatan memenuhi kebutuhan warga atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara. UU 25/2009 mewajibkan penyelenggara menyusun standar pelayanan, mengumumkan maklumat, menempatkan pelaksana yang kompeten, dan mengelola pengaduan. Ketika layanan menyimpang, misalnya berlarut-larut, menyalahi prosedur, atau meminta imbalan yang tidak sah, warga dapat mengadu kepada penyelenggara, Ombudsman, atau DPR dan DPRD. Ombudsman menurut UU 37/2008 memeriksa dugaan maladministrasi dan mengeluarkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan, dengan akibat publikasi dan sanksi administrasi bila diabaikan. Ia tidak menggantikan pengadilan, melainkan jalur pengawasan non-yudisial.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan asas penyelenggaraan pelayanan publik menurut UU 25/2009.
- Menguraikan kewajiban penyelenggara, standar pelayanan, dan hak masyarakat mengadu.
- Menerapkan konsep maladministrasi dan kewenangan Ombudsman, termasuk kekuatan rekomendasinya.
Yang dibahas
- Pengertian dan ruang lingkup pelayanan publik
- Asas dan perilaku pelaksana
- Kewajiban penyelenggara dan standar pelayanan
- Maladministrasi
- Pengaduan kepada penyelenggara
- Ombudsman, rekomendasi, dan kekuatannya
- Contoh kasus: Layanan izin yang berlarut
Contoh soal
Penerbitan akta kelahiran oleh kantor kependudukan paling tepat digolongkan sebagai:
- A. Pelayanan barang publik.
- B. Pelayanan jasa publik yang tidak diatur undang-undang.
- C. Pelayanan administratif.
- D. Kegiatan komersial biasa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Akta bukan barang yang disalurkan melainkan hasil tindakan administratif.
- B. Kurang tepat
- Akta termasuk tindakan administratif yang diatur peraturan perundang-undangan.
- C. Benar
- Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan negara untuk melindungi pribadi dan keluarga termasuk pelayanan administratif.
- D. Kurang tepat
- Penerbitan akta adalah kewajiban negara kepada penduduk, bukan transaksi komersial.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pelayanan publik
- Kegiatan memenuhi kebutuhan warga atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara menurut peraturan perundang-undangan.
- Standar pelayanan
- Tolok ukur yang menjadi pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sekaligus janji penyelenggara kepada masyarakat.
- Maklumat pelayanan
- Pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji dalam standar pelayanan.
- Maladministrasi
- Perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang, atau lalai dalam pelayanan publik yang merugikan masyarakat.
- Ombudsman
- Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan memeriksa dugaan maladministrasi.
- Rekomendasi Ombudsman
- Kesimpulan dan saran penyelesaian laporan yang wajib dilaksanakan terlapor dan atasannya.
- Mediasi
- Penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan ombudsman atau mediator yang dibentuknya.
Dasar hukum
- UU 25/2009 Pelayanan Publik: Pasal 1, 4, 5, 15, 21, 34, 36, 38, 40, 50
- UU 37/2008 Ombudsman: Pasal 1, 6, 7, 8, 36, 38, 39
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.