Unit 4 dari 7, sekitar 28 menit

Pelayanan publik dan maladministrasi

Pelayanan publik adalah kegiatan memenuhi kebutuhan warga atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara. UU 25/2009 mewajibkan penyelenggara menyusun standar pelayanan, mengumumkan maklumat, menempatkan pelaksana yang kompeten, dan mengelola pengaduan. Ketika layanan menyimpang, misalnya berlarut-larut, menyalahi prosedur, atau meminta imbalan yang tidak sah, warga dapat mengadu kepada penyelenggara, Ombudsman, atau DPR dan DPRD. Ombudsman menurut UU 37/2008 memeriksa dugaan maladministrasi dan mengeluarkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan, dengan akibat publikasi dan sanksi administrasi bila diabaikan. Ia tidak menggantikan pengadilan, melainkan jalur pengawasan non-yudisial.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan asas penyelenggaraan pelayanan publik menurut UU 25/2009.
  • Menguraikan kewajiban penyelenggara, standar pelayanan, dan hak masyarakat mengadu.
  • Menerapkan konsep maladministrasi dan kewenangan Ombudsman, termasuk kekuatan rekomendasinya.

Yang dibahas

  1. Pengertian dan ruang lingkup pelayanan publik
  2. Asas dan perilaku pelaksana
  3. Kewajiban penyelenggara dan standar pelayanan
  4. Maladministrasi
  5. Pengaduan kepada penyelenggara
  6. Ombudsman, rekomendasi, dan kekuatannya
  7. Contoh kasus: Layanan izin yang berlarut

Contoh soal

Penerbitan akta kelahiran oleh kantor kependudukan paling tepat digolongkan sebagai:

  1. A. Pelayanan barang publik.
  2. B. Pelayanan jasa publik yang tidak diatur undang-undang.
  3. C. Pelayanan administratif.
  4. D. Kegiatan komersial biasa.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Akta bukan barang yang disalurkan melainkan hasil tindakan administratif.
B. Kurang tepat
Akta termasuk tindakan administratif yang diatur peraturan perundang-undangan.
C. Benar
Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan negara untuk melindungi pribadi dan keluarga termasuk pelayanan administratif.
D. Kurang tepat
Penerbitan akta adalah kewajiban negara kepada penduduk, bukan transaksi komersial.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pelayanan publik
Kegiatan memenuhi kebutuhan warga atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara menurut peraturan perundang-undangan.
Standar pelayanan
Tolok ukur yang menjadi pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sekaligus janji penyelenggara kepada masyarakat.
Maklumat pelayanan
Pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji dalam standar pelayanan.
Maladministrasi
Perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang, atau lalai dalam pelayanan publik yang merugikan masyarakat.
Ombudsman
Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan memeriksa dugaan maladministrasi.
Rekomendasi Ombudsman
Kesimpulan dan saran penyelesaian laporan yang wajib dilaksanakan terlapor dan atasannya.
Mediasi
Penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan ombudsman atau mediator yang dibentuknya.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.