Unit 2 dari 12, sekitar 30 menit
Asas legalitas pemerintahan
Pemerintah hanya boleh bertindak bila hukum memberinya wewenang. Itulah isi asas legalitas pemerintahan, turunan dari gagasan negara hukum. Wewenang adalah hak pejabat untuk mengambil keputusan atau tindakan, dan setiap keputusan harus bertumpu pada dua dasar hukum: dasar wewenangnya dan dasar isi keputusannya. Wewenang dibatasi oleh waktu, wilayah, dan bidang. Melewati batas itu berarti menyalahgunakan wewenang dalam tiga bentuk, yaitu melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang, dengan akibat hukum yang berbeda.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan makna asas legalitas dan hubungannya dengan wewenang sebagai konsep inti hukum administrasi.
- Menguraikan dua lapis dasar hukum dan tiga batas wewenang menurut UU 30/2014.
- Menilai apakah suatu keputusan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau sewenang-wenang.
Yang dibahas
- Negara hukum dan keterikatan pemerintah pada hukum
- Wewenang sebagai konsep inti
- Dua lapis dasar hukum setiap keputusan
- Tiga batas wewenang
- Melampaui, mencampuradukkan, dan bertindak sewenang-wenang
- Wewenang terikat dan wewenang bebas
- Contoh kasus: Izin dari pejabat yang sudah diberhentikan
Contoh soal
Seorang kepala dinas menetapkan pungutan baru atas pemilik warung karena menurutnya pungutan itu adil dan tidak memberatkan. Mengapa penetapan itu bermasalah menurut asas legalitas pemerintahan?
- A. Karena pungutan hanya boleh ditetapkan bila pemilik warung setuju.
- B. Karena keadilan suatu pungutan tidak pernah relevan dalam hukum administrasi.
- C. Karena pejabat harus menunjukkan peraturan yang memberinya wewenang menetapkan pungutan itu.
- D. Karena pemerintah daerah tidak boleh memungut apa pun dari warga.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Persetujuan warga bukan syarat legalitas; yang diperlukan adalah dasar hukum bagi pejabat.
- B. Kurang tepat
- Keadilan relevan, tetapi ia bekerja bersama dasar hukum, bukan menggantikannya.
- C. Benar
- Pemerintah terikat hukum; penilaian pribadi bahwa sesuatu adil tidak menciptakan wewenang.
- D. Kurang tepat
- Pemerintah boleh memungut sepanjang ada dasar hukumnya.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Asas legalitas
- Asas bahwa pemerintah hanya boleh bertindak berdasarkan dasar hukum yang memberinya wewenang.
- Wewenang
- Hak badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Kewenangan
- Kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
- Melampaui wewenang
- Bertindak melewati batas waktu, batas wilayah, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Mencampuradukkan wewenang
- Bertindak di luar bidang wewenang atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- Bertindak sewenang-wenang
- Bertindak tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Wewenang terikat dan bebas
- Wewenang yang isinya sudah ditentukan peraturan, dibandingkan dengan wewenang yang memberi pejabat ruang memilih isi keputusan.
Dasar hukum
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.