Unit 3 dari 12, sekitar 30 menit

Sumber kewenangan

Pejabat tidak boleh menggunakan wewenang tanpa menunjukkan dari mana ia memperolehnya. Pasal 11 UU 30/2014 menyebut tiga sumber: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi melahirkan wewenang baru langsung dari UUD 1945 atau undang-undang. Delegasi memindahkan wewenang yang sudah ada kepada pejabat lain berdasarkan peraturan, dan tanggung jawab ikut beralih. Mandat hanya menugaskan pelaksanaan tugas rutin; wewenang dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Membedakan ketiganya menentukan siapa yang sah memutuskan dan siapa yang digugat bila keputusan bermasalah.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan perbedaan atribusi, delegasi, dan mandat berdasarkan sumber, pelimpahan, dan beralihnya tanggung jawab.
  • Menerapkan syarat Pasal 12, 13, dan 14 UU 30/2014 untuk menentukan jenis perolehan wewenang dalam kasus.
  • Menganalisis siapa yang memikul tanggung jawab dan tanggung gugat atas suatu keputusan.

Yang dibahas

  1. Tiga jalan memperoleh kewenangan
  2. Atribusi, wewenang baru dari konstitusi atau undang-undang
  3. Delegasi, pelimpahan wewenang yang sudah ada
  4. Batas delegasi lanjutan dan subdelegasi
  5. Mandat, penugasan tugas rutin kepada bawahan
  6. Pembatasan mandat dan siapa yang bertanggung jawab
  7. Contoh kasus: Surat pengangkatan dari pelaksana harian

Contoh soal

Manakah yang termasuk sumber kewenangan menurut Pasal 11 UU 30/2014?

  1. A. Kebiasaan, preseden, dan doktrin.
  2. B. Atribusi, delegasi, dan mandat.
  3. C. Persetujuan warga, kontrak, dan perintah atasan.
  4. D. Jabatan, pangkat, dan masa kerja.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 11 hanya menyebut tiga sumber yang ditentukan undang-undang.
B. Benar
Itulah rumusan Pasal 11.
C. Kurang tepat
Kontrak dan persetujuan warga bukan sumber wewenang publik.
D. Kurang tepat
Itu unsur kepegawaian, bukan sumber wewenang.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Atribusi
Pemberian kewenangan baru kepada badan atau pejabat pemerintahan langsung oleh UUD 1945 atau undang-undang.
Delegasi
Pelimpahan kewenangan yang sudah ada kepada pejabat lain berdasarkan peraturan, dengan tanggung jawab beralih kepada penerima.
Mandat
Penugasan tugas rutin kepada bawahan, dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.
Subdelegasi
Pelimpahan tindakan oleh penerima delegasi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya yang diizinkan peraturan.
Pelaksana harian
Pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan sementara.
Pelaksana tugas
Pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.