Unit 4 dari 12, sekitar 30 menit

Diskresi

Diskresi adalah keputusan atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau ada stagnasi pemerintahan. Diskresi memperluas ruang gerak pejabat tetapi tidak membebaskannya dari hukum: hanya pejabat berwenang yang boleh memakainya, dengan tujuan dan syarat yang ditentukan, serta prosedur persetujuan, pemberitahuan, atau pelaporan sesuai keadaannya. Diskresi yang menyimpang berakibat tidak sah atau dapat dibatalkan, bergantung pada bentuk penyimpangannya.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan pengertian diskresi, tujuan penggunaannya, dan empat keadaan yang membenarkannya.
  • Menerapkan syarat Pasal 24 serta prosedur persetujuan, pemberitahuan, dan pelaporan pada kasus.
  • Menilai akibat hukum diskresi yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau dilakukan pejabat tidak berwenang.

Yang dibahas

  1. Pengertian dan tujuan diskresi
  2. Empat keadaan yang membuka ruang diskresi
  3. Syarat sahnya penggunaan diskresi
  4. Persetujuan atasan untuk diskresi yang berdampak pada keuangan
  5. Pemberitahuan, pelaporan, dan pengecualian bagi warga
  6. Akibat hukum diskresi yang menyimpang
  7. Contoh kasus: Penundaan retribusi setelah kebakaran pasar

Contoh soal

Pernyataan manakah yang paling tepat tentang diskresi menurut UU 30/2014?

  1. A. Kebebasan pejabat menyimpang dari peraturan yang jelas bila ia menganggapnya perlu.
  2. B. Wewenang baru yang lahir otomatis ketika pejabat menghadapi masalah.
  3. C. Keputusan atau tindakan pejabat berwenang untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau terjadi stagnasi.
  4. D. Hak warga untuk menentukan isi keputusan pemerintah.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Diskresi tidak dipakai untuk menyimpangi peraturan yang jelas.
B. Kurang tepat
Diskresi adalah cara menggunakan wewenang yang sudah ada, bukan sumber wewenang.
C. Benar
Inilah rumusan Pasal 1 angka 9.
D. Kurang tepat
Diskresi adalah hak pejabat pemerintahan, bukan warga.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Diskresi
Keputusan atau tindakan pejabat berwenang untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau terjadi stagnasi.
Stagnasi pemerintahan
Keadaan ketika penyelenggaraan pemerintahan terhenti atau terhambat sehingga memerlukan keputusan cepat.
Konflik kepentingan
Kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi sehingga dapat mempengaruhi netralitas keputusannya.
Freies Ermessen
Istilah doktrin untuk kebebasan bertindak pemerintah dalam memilih keputusan atau tindakan.
Atasan pejabat
Pejabat langsung yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi pemerintahan.
Tidak sah
Akibat hukum untuk diskresi yang melampaui wewenang atau dilakukan pejabat yang tidak berwenang.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.