Unit 5 dari 12, sekitar 30 menit
Asas-asas umum pemerintahan yang baik
Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB adalah prinsip yang dipakai sebagai acuan penggunaan wewenang pejabat dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan. Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 menyebut delapan asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas lain di luar daftar itu dapat dipakai bila dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. AUPB mengikat pejabat saat bertindak dan menjadi ukuran bagi hakim saat menguji keputusan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menyebutkan delapan asas umum pemerintahan yang baik menurut Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 beserta maknanya.
- Menjelaskan kedudukan AUPB sebagai dasar tindakan pejabat dan sebagai tolok ukur pengujian di pengadilan.
- Menerapkan AUPB pada kasus dan menjelaskan peran putusan pengadilan dalam menambah asas lain.
Yang dibahas
- Kedudukan AUPB dalam hukum administrasi
- Kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketidakberpihakan
- Kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan keterbukaan
- Kepentingan umum dan pelayanan yang baik
- Asas lain dan peran putusan pengadilan
- AUPB sebagai ukuran pengujian dan akibatnya
- Contoh kasus: Pencabutan izin warung tanpa pemberitahuan
Contoh soal
Pejabat menerbitkan keputusan yang sesuai bunyi peraturan, tetapi dibuat tanpa memeriksa dokumen pemohon sehingga merugikannya. Mengapa keputusan itu tetap dapat dipersoalkan?
- A. Karena AUPB menggantikan peraturan perundang-undangan.
- B. Karena Pasal 8 ayat (2) mewajibkan pejabat berdasarkan peraturan dan AUPB, sehingga kecermatan tetap dituntut.
- C. Karena keputusan yang sesuai peraturan tidak pernah dapat dipersoalkan.
- D. Karena hanya hakim yang terikat AUPB.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- AUPB tidak menggantikan peraturan; keduanya berjalan bersama.
- B. Benar
- Kepatuhan pada bunyi peraturan tidak cukup tanpa memenuhi AUPB.
- C. Kurang tepat
- Keputusan juga dapat dinilai dari AUPB.
- D. Kurang tepat
- Pejabat pun wajib berdasarkan AUPB.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- AUPB
- Prinsip yang menjadi acuan pejabat dalam menggunakan wewenang mengeluarkan keputusan dan tindakan.
- Kepastian hukum
- Asas yang menuntut pemerintahan berpegang pada peraturan, kepatutan, keajegan, dan keadilan.
- Kecermatan
- Asas yang menuntut keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap.
- Ketidakberpihakan
- Asas yang menuntut pejabat tidak diskriminatif dan menimbang kepentingan semua pihak.
- Keterbukaan
- Asas yang menuntut pemerintah membuka akses informasi yang benar dan jujur kepada masyarakat.
- Proporsionalitas
- Asas keseimbangan antara tujuan keputusan dan beban yang ditimbulkannya.
Dasar hukum
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 1, 5, 8, 10, 24, 31
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 53
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.