Unit 6 dari 12, sekitar 30 menit
Instrumen pemerintahan
Pemerintah bekerja dengan beberapa alat hukum. Peraturan mengatur umum dan abstrak, keputusan menetapkan hal tertentu bagi orang tertentu, tindakan faktual berupa perbuatan nyata, peraturan kebijakan menuntun pejabat dalam memakai diskresi, dan rencana menata arah pembangunan. Setiap alat punya cara pengujian dan pengadilan yang berbeda, sehingga salah menggolongkan berarti salah memilih jalan gugatan. Pasal 87 UU 30/2014 memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara hingga mencakup tindakan faktual dan keputusan lembaga di luar eksekutif, sedangkan Perma 2/2019 membuka gugatan terhadap tindakan pemerintahan di peradilan tata usaha negara.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan peraturan, keputusan, tindakan faktual, peraturan kebijakan, dan rencana sebagai instrumen yang dipakai pemerintah.
- Menguji apakah suatu surat memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan mengapa sebagian surat tidak.
- Menjelaskan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 87 UU 30/2014 dan dampaknya bagi pencari keadilan.
Yang dibahas
- Mengapa pemerintah punya banyak instrumen
- Peraturan, dasar bagi semua instrumen lain
- Keputusan, unsur dan batasannya
- Tindakan faktual dan gugatan perbuatan pemerintah
- Peraturan kebijakan dan rencana
- Perluasan makna KTUN menurut Pasal 87
- Contoh kasus: Surat peringatan terhadap kedai kopi
Contoh soal
Kepala dinas memerintahkan petugas membongkar lapak pedagang tanpa menerbitkan surat apa pun. Instrumen pemerintahan apa yang paling tepat untuk menyebut perbuatan itu?
- A. Peraturan, karena membongkar lapak menyangkut banyak pedagang.
- B. Keputusan, karena pejabat berwenang yang memerintahkannya.
- C. Tindakan, karena berupa perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- D. Rencana, karena pembongkaran menata kawasan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Peraturan adalah norma umum dan abstrak; pembongkaran adalah perbuatan nyata terhadap lapak tertentu.
- B. Kurang tepat
- Keputusan menurut Pasal 1 angka 7 harus berbentuk ketetapan tertulis, sedangkan di sini tidak ada surat.
- C. Benar
- Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 mendefinisikan tindakan sebagai perbuatan konkret, termasuk melakukan sesuatu tanpa surat.
- D. Kurang tepat
- Rencana adalah penataan arah yang dituangkan dalam dokumen, bukan pelaksanaan perbuatan nyata.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Regeling
- Norma yang berlaku umum dan abstrak.
- Beschikking
- Penetapan konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum.
- Tindakan faktual
- Perbuatan konkret pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tanpa surat.
- Peraturan kebijakan
- Pedoman tertulis yang menuntun pejabat memakai kewenangannya dan mengikat ke dalam.
- Rencana
- Instrumen penataan arah dan penggunaan sumber daya untuk jangka waktu tertentu.
- Final dalam arti lebih luas
- Perluasan unsur final dalam Pasal 87 huruf d, antara lain mencakup keputusan yang diambil alih atasan yang berwenang.
Dasar hukum
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 1, 6, 9, 87
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 1, 2, 3
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 8
- Perma 2/2019 Tindakan Pemerintahan dan OOD: Pasal 1, 2, 3
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.