Unit 7 dari 12, sekitar 30 menit
Keputusan administrasi
Keputusan administrasi baru sah bila ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan bersubstansi sesuai objeknya, semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Cacat wewenang membuat keputusan tidak sah, sedangkan cacat prosedur atau substansi membuatnya batal atau dapat dibatalkan. Keputusan dapat diubah atau dicabut dalam batas yang ketat, dan keputusan boleh berbentuk elektronis dengan kekuatan hukum sama seperti yang tertulis. Bila pejabat diam melewati batas waktu, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif), berbeda dari model fiktif negatif UU PTUN yang menganggapnya ditolak. Sejak UU 6/2023 batas waktunya lima hari kerja dan anggapan dikabulkan tidak lagi memerlukan putusan pengadilan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tiga syarat sah keputusan menurut Pasal 52 UU 30/2014 dan akibat hukum bila salah satunya tidak terpenuhi.
- Membedakan keputusan yang tidak sah, batal, dan dapat dibatalkan serta cara pembatalan atau pencabutan keputusan.
- Menerapkan aturan keputusan berbentuk elektronis dan keputusan fiktif positif setelah perubahan Pasal 53 oleh UU 6/2023.
Yang dibahas
- Keputusan dan syarat sahnya
- Akibat bila syarat tidak terpenuhi
- Isi, berlaku, perubahan, dan pencabutan
- Keputusan berbentuk elektronis
- Keputusan fiktif positif
- Contoh kasus: Izin kos-kosan yang tak kunjung dijawab
Contoh soal
Camat menerbitkan izin usaha untuk sebuah toko yang berada di kecamatan lain. Syarat sah mana yang pertama kali tidak terpenuhi?
- A. Substansi, karena izin tidak sesuai dengan objeknya.
- B. Prosedur, karena camat tidak memeriksa berkas.
- C. Wewenang, karena camat bertindak di luar wilayah kewenangannya.
- D. Praduga keabsahan, karena izin otomatis sah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Persoalan utamanya bukan isi, melainkan siapa yang menetapkan dan di mana.
- B. Kurang tepat
- Tidak ada keterangan soal prosedur; yang jelas keliru adalah wilayah kewenangannya.
- C. Benar
- Pasal 52 ayat (1) huruf a mensyaratkan penetapan oleh pejabat yang berwenang, termasuk batas wilayah.
- D. Kurang tepat
- Praduga keabsahan tidak menolong keputusan yang cacat wewenang sejak awal.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Syarat sah keputusan
- Wewenang, prosedur, dan substansi yang diukur dengan peraturan dan AUPB.
- Keputusan tidak sah
- Keputusan cacat wewenang yang dianggap tidak pernah ada sejak ditetapkan.
- Keputusan dapat dibatalkan
- Keputusan cacat prosedur atau substansi yang tetap sah sampai dibatalkan.
- Praduga keabsahan
- Anggapan bahwa keputusan sah sampai dinyatakan sebaliknya.
- Keputusan elektronis
- Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan media elektronik, berkekuatan sama dengan yang tertulis.
- Fiktif positif
- Anggapan permohonan dikabulkan secara hukum bila pejabat tidak menetapkan keputusan dalam batas waktu.
Dasar hukum
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 1, 7, 38, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 70, 71, 19, 72
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 3
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.