Unit 9 dari 12, sekitar 30 menit
Penyalahgunaan wewenang
Pasal 17 UU 30/2014 melarang pejabat menyalahgunakan wewenang dalam tiga bentuk: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 merinci tiap bentuk, sedangkan Pasal 19 menetapkan akibatnya: tidak sah untuk melampaui dan sewenang-wenang, dan dapat dibatalkan untuk mencampuradukkan, dengan syarat telah diuji dan ada putusan berkekuatan hukum tetap. Pengawasan awal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dengan tiga kemungkinan hasil, dan pengadilan tata usaha negara dapat menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Bila perbuatan juga memenuhi rumusan korupsi dalam KUHP, jalur pidana berjalan dengan unsur yang berbeda dari jalur administrasi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan larangan penyalahgunaan wewenang dan tiga bentuknya menurut Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014.
- Menjelaskan akibat hukum, pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dan pengujian di pengadilan menurut Pasal 19 sampai Pasal 21.
- Membedakan penyalahgunaan wewenang administratif dari tindak pidana korupsi yang memakai rumusan menyalahgunakan kekuasaan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Yang dibahas
- Larangan menyalahgunakan wewenang
- Melampaui wewenang
- Mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang
- Akibat hukum dan pengujian di pengadilan
- Pengawasan intern dan pengembalian kerugian
- Kaitannya dengan tindak pidana korupsi
- Contoh kasus: Izin reklame yang melampaui batas
Contoh soal
Manakah yang bukan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 17 ayat (2) UU 30/2014?
- A. Melampaui wewenang.
- B. Mencampuradukkan wewenang.
- C. Menolak permohonan warga.
- D. Bertindak sewenang-wenang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Huruf a menyebut larangan melampaui wewenang sebagai bentuk pertama.
- B. Kurang tepat
- Huruf b menyebut larangan mencampuradukkan wewenang sebagai bentuk kedua.
- C. Benar
- Penolakan permohonan bukan bentuk yang disebut Pasal 17 ayat (2); yang disebut adalah melampaui, mencampuradukkan, dan sewenang-wenang.
- D. Kurang tepat
- Huruf c menyebut larangan bertindak sewenang-wenang sebagai bentuk ketiga.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Penyalahgunaan wewenang
- Pemakaian wewenang yang dilarang Pasal 17 UU 30/2014 dalam bentuk melampaui, mencampuradukkan, atau sewenang-wenang.
- Melampaui wewenang
- Keputusan atau tindakan yang melewati batas waktu, wilayah, atau bertentangan dengan peraturan.
- Mencampuradukkan wewenang
- Keputusan atau tindakan di luar bidang wewenang atau bertentangan dengan tujuan wewenang.
- Bertindak sewenang-wenang
- Keputusan atau tindakan tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- Aparat pengawasan intern pemerintah
- Aparat pengawas di dalam pemerintahan yang menilai ada tidaknya kesalahan administratif.
- Kesalahan administratif
- Kekeliruan dalam administrasi pemerintahan yang diperbaiki lewat penyempurnaan atau pengembalian kerugian.
Dasar hukum
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 1, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 70
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 603, 604
- UU 31/1999 Tipikor: Pasal 3
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.