Unit 10 dari 12, sekitar 28 menit
Sanksi dan penegakan administrasi
Pemerintah tidak perlu menunggu hakim pidana untuk menegakkan aturan di bidangnya sendiri. Ia memakai sanksi administratif: tindakan nyata menghentikan pelanggaran (paksaan pemerintahan), beban uang yang bertambah selama pelanggar membandel (uang paksa), denda dengan jumlah tertentu atas pelanggaran yang sudah terjadi (denda administratif), dan penarikan izin. Sanksi ini harus berdasar wewenang tertulis dan proporsional. Pejabat yang melanggar kewajibannya sendiri juga dapat dikenai sanksi ringan, sedang, atau berat menurut UU 30/2014.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan sanksi administratif dari sanksi pidana dan perdata menurut tujuan dan pejabat yang menjatuhkannya.
- Menjelaskan empat bentuk sanksi administratif: paksaan pemerintahan, uang paksa, denda administratif, dan pencabutan izin.
- Menerapkan Pasal 80 sampai Pasal 83 UU 30/2014 pada pejabat pemerintahan yang melanggar kewajiban.
Yang dibahas
- Sanksi administratif dan tempatnya di antara sanksi lain
- Paksaan pemerintahan
- Uang paksa dan denda administratif
- Pencabutan izin
- Sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan
- Menggabungkan sanksi dan membatasinya
- Contoh kasus: Pabrik tahu yang membuang limbah ke sungai
Contoh soal
Dinas perizinan menemukan bahwa sebuah bengkel melanggar syarat izin usahanya. Manakah pernyataan yang tepat tentang sanksi yang dapat dijatuhkan dinas?
- A. Dinas boleh memilih jenis sanksi apa saja yang dianggapnya paling berat, sebab ia pemberi izin.
- B. Sanksi administratif hanya sah jika lebih dulu diputus hakim pidana.
- C. Dinas hanya boleh memakai sanksi yang disediakan peraturan bidang itu, terhadap pelanggaran yang diatur.
- D. Setelah sanksi administratif dijatuhkan, perkara pidana atas perbuatan yang sama pasti gugur.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Jenis sanksi dan pejabat yang berwenang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan.
- B. Kurang tepat
- Salah. Sanksi administratif dijatuhkan organ pemerintahan sendiri tanpa menunggu hakim.
- C. Benar
- Benar. Itu tuntutan asas legalitas pada tindakan yang membatasi hak warga.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pasal 78 UU 32/2009 menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak menutup tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Sanksi administratif
- Reaksi organ pemerintahan atas pelanggaran aturan hukum administrasi, berdasar wewenang tertulis.
- Sanksi reparatoir
- Sanksi yang bertujuan memulihkan keadaan yang dilanggar.
- Sanksi punitif
- Sanksi yang bertujuan menghukum dan menimbulkan efek jera.
- Paksaan pemerintahan
- Tindakan nyata pemerintah mengakhiri pelanggaran dengan biaya dibebankan pada pelanggar.
- Uang paksa
- Beban uang agar perintah dipenuhi, berjalan selama ketidakpatuhan.
- Denda administratif
- Pembayaran uang dengan jumlah tertentu atas pelanggaran yang sudah terjadi.
- Pencabutan izin
- Penarikan izin sehingga pemegang tidak lagi boleh menjalankan kegiatan yang diizinkan.
Dasar hukum
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 80, 81, 82, 83
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 116
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 76, 78
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.