Unit 11 dari 12, sekitar 30 menit
Upaya administratif
Warga yang dirugikan keputusan atau tindakan pemerintahan lebih dulu menyelesaikannya di dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Pintu pertamanya keberatan kepada pejabat yang menetapkan keputusan, dalam 21 hari kerja; pintu keduanya banding kepada atasan pejabat, dalam 10 hari kerja. Pejabat yang tidak menjawab tepat waktu dianggap mengabulkan. Barulah setelah itu warga dapat menggugat ke PTUN dalam 90 hari kerja sejak keputusan upaya administratif diterima. Upaya administratif tidak menunda pelaksanaan keputusan, kecuali undang-undang menentukan lain atau penundaan mencegah kerugian yang lebih besar.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan arti upaya administratif dan perbedaan keberatan dengan banding administratif.
- Menghitung tenggang waktu keberatan, banding, dan gugatan ke PTUN menurut UU 30/2014 dan Perma 6/2018.
- Menentukan tahapan yang harus ditempuh warga sebelum menggugat keputusan pemerintahan.
Yang dibahas
- Pengertian dan jenis upaya administratif
- Keberatan
- Banding administratif
- Dari upaya administratif ke gugatan PTUN
- Pihak ketiga dan peraturan dasar yang berbeda
- Menyusun strategi dan membaca jadwal
- Contoh kasus: Penolakan izin usaha Ibu Maya
Contoh soal
Pak Lukman dirugikan oleh sebuah keputusan dinas dan mengajukan keberatan. Selama keberatan diproses, apa akibatnya bagi pelaksanaan keputusan itu?
- A. Keputusan otomatis ditunda sampai keberatan selesai.
- B. Keputusan menjadi batal sejak keberatan diajukan.
- C. Keputusan tetap dilaksanakan, kecuali undang-undang menentukan lain atau penundaan mencegah kerugian yang lebih besar.
- D. Keputusan hanya berlaku bagi pejabat, tidak bagi warga.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pasal 75 ayat (3) menyatakan upaya administratif tidak menunda pelaksanaan, kecuali ditentukan lain atau menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- B. Kurang tepat
- Salah. Pengajuan keberatan tidak membatalkan keputusan.
- C. Benar
- Benar. Itu bunyi Pasal 75 ayat (3).
- D. Kurang tepat
- Salah. Keputusan tetap mengikat pihak yang dituju.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Upaya administratif
- Penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintahan atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.
- Keberatan
- Upaya administratif yang diajukan kepada pejabat yang menetapkan keputusan.
- Banding administratif
- Upaya administratif yang diajukan kepada atasan pejabat penetap keputusan.
- Dianggap dikabulkan
- Akibat hukum bila pejabat tidak menyelesaikan upaya administratif dalam tenggang yang ditentukan.
- Pihak ketiga
- Pihak yang dirugikan keputusan tetapi bukan yang dituju keputusan itu.
- Peraturan dasar
- Peraturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan dan, bila ada, mengatur upaya administratif atasnya.
Dasar hukum
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 75, 76, 77, 78
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratif: Pasal 1, 2, 3, 4, 5
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 55
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.