Unit 1 dari 12, sekitar 35 menit
Hukum dagang dan KUHD
Hukum dagang adalah hukum perdata khusus untuk lalu lintas perusahaan. Ia diatur dalam KUHD, warisan Wetboek van Koophandel yang berlaku di Hindia Belanda sejak 1848, dan dalam banyak undang-undang di luar kodifikasi. Pasal 1 KUHD membuat KUHPerdata berlaku juga untuk hal yang diatur KUHD selama KUHD tidak menyimpang secara khusus, sehingga keduanya berhubungan sebagai aturan umum dan aturan khusus. Semula KUHD hanya untuk pedagang yang melakukan perbuatan perniagaan. Sejak 1938 istilah itu diganti dengan "perusahaan", yang tidak didefinisikan undang-undang dan dirumuskan oleh doktrin: kegiatan terus-menerus, terang-terangan, untuk mencari laba, dan biasanya tercatat dalam pembukuan.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan hukum dagang sebagai hukum perdata khusus beserta sejarah dan sistematika KUHD.
- Menerapkan Pasal 1 KUHD untuk menentukan kapan KUHD dan kapan KUHPerdata dipakai dalam sengketa bisnis.
- Membedakan perbuatan perniagaan, perusahaan, dan pekerjaan, serta menentukan apakah suatu kegiatan termasuk menjalankan perusahaan.
Yang dibahas
- Hukum dagang sebagai hukum perdata khusus
- Sejarah KUHD, dari hukum pedagang ke kodifikasi
- Sistematika KUHD dan sumber hukum dagang di luarnya
- Hubungan KUHD dengan KUHPerdata
- Dari perbuatan perniagaan ke perusahaan
- Perusahaan dan menjalankan perusahaan
- Contoh kasus: Catatan pesanan katering Bu Wulan
Contoh soal
Dina berpendapat bahwa sengketa wanprestasi antara dua perusahaan distribusi harus diputus hanya dengan KUHD karena para pihaknya pengusaha. Bagaimana menilai pendapat itu?
- A. Benar, karena hukum dagang adalah cabang hukum yang terpisah dari hukum perdata.
- B. Benar, karena KUHPerdata hanya berlaku bagi orang yang bukan pengusaha.
- C. Keliru, karena wanprestasi tunduk pada hukum perikatan KUHPerdata selama KUHD tidak mengatur lain.
- D. Keliru, karena sengketa antarpengusaha diatur hukum ekonomi, bukan hukum perdata.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus; pemisahannya dalam kitab lain hanya karena sejarah kodifikasi.
- B. Kurang tepat
- Keliru. KUHPerdata berlaku bagi semua orang, termasuk pengusaha, dan justru menjadi sumber terpenting hukum dagang.
- C. Benar
- Benar. Menurut rumusan Purwosutjipto, hukum dagang adalah hukum perikatan dalam lapangan perusahaan, dan aturan umumnya ada di Buku III KUHPerdata.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Hukum ekonomi dalam arti Sunarjati Hartono mengatur kebijakan makro; sengketa kontrak antarpengusaha tetap sengketa perdata.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum dagang
- Hukum perdata khusus yang mengatur perikatan dan lembaga yang timbul dalam lapangan perusahaan.
- KUHD
- Terjemahan Wetboek van Koophandel Hindia Belanda yang berlaku sejak 1848 dan mengatur dagang pada umumnya serta pelayaran.
- Lex specialis derogat legi generali
- Asas bahwa aturan khusus menyimpangi aturan umum, seperti KUHD terhadap KUHPerdata menurut Pasal 1 KUHD.
- Perbuatan perniagaan
- Ukuran lama KUHD, yaitu pembelian barang untuk dijual kembali dan kegiatan sejenisnya, yang dihapus pada 1938.
- Perusahaan
- Kegiatan yang dijalankan secara tetap, terus-menerus, dan terang-terangan untuk mencari laba, oleh perseorangan maupun badan usaha.
- Pekerjaan (beroep)
- Kegiatan mencari nafkah terutama dengan tenaga atau keahlian sendiri, yang tidak selalu bertujuan laba.
- Pelaku usaha
- Istilah undang-undang modern untuk orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi.
Dasar hukum
- KUHD: Pasal 1, 2, 7, 8, 15, 18, 246
- KUHPerdata: Pasal 1319, 1339, 1347, 1642, 1643, 1774, 1881
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 1
- UU 5/1999 Persaingan Usaha: Pasal 1
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 1
- UU 40/2007 Perseroan Terbatas
- UU 8/1995 Pasar Modal
- UU 30/2000 Rahasia Dagang
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.