Hukum Dagang, Bisnis & Perusahaan
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan hubungan KUHD dengan KUHPerdata, membedakan bentuk-bentuk usaha, menganalisis tata kelola perseroan, dan mengenali instrumen hukum dagang utama.
12 unit · semester 3
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Perdata
Gratis untuk mulai. Masuk dengan akun Google.
Daftar unit
Unit 1
sejarah, sistematika, hubungan dengan KUHPerdata (Pasal 1 KUHD); perbuatan perniagaan dan perusahaan.
Masuk untuk mulaiUnit 3
persekutuan perdata (Pasal 1618 dst. KUHPerdata), firma, CV (Pasal 16–35 KUHD).
Masuk untuk mulaiUnit 4
pendirian, status badan hukum, modal, saham, PT perorangan untuk usaha mikro dan kecil (perubahan oleh UU 6/2023).
Masuk untuk mulaiUnit 5
RUPS, direksi, dewan komisaris; fiduciary duty, business judgment rule (Pasal 97 UU 40/2007), piercing the corporate veil (Pasal 3 ayat (2)).
Masuk untuk mulaiUnit 6
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan; pembubaran dan likuidasi.
Masuk untuk mulaiUnit 7
prinsip koperasi menurut UU 25/1992 (RUU Perkoperasian pengganti masih dibahas dan ditargetkan selesai 2026); yayasan sebagai badan hukum nirlaba (UU 16/2001 jo. UU 28/2004).
Masuk untuk mulaiUnit 11
Kepailitan dan PKPU (pengantar)
syarat pailit dan PKPU. Ketentuan UU 37/2004 tentang permohonan pailit dan PKPU bagi bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi, dan dana pensiun dicabut dan diatur ulang oleh UU 4/2023 (P2SK); cek pasalnya di konsolidasi. Pendalaman di M42.
Masuk untuk mulaiUnit 12
perizinan berusaha berbasis risiko (UU 6/2023), UMKM (UU 20/2008), penanaman modal (UU 25/2007), persaingan usaha (UU 5/1999 sebagaimana diubah UU 6/2023, dengan ketentuan pidana yang disesuaikan UU 1/2026).
Masuk untuk mulai
Dasar hukum
- KUHPerdatateks resmi ↗
- KUHDteks resmi ↗
- UU 25/1992 Perkoperasianteks resmi ↗
- UU 5/1999 Persaingan Usahateks resmi ↗
- UU 16/2001 Yayasanteks resmi ↗
- UU 28/2004 perubahan Yayasanteks resmi ↗
- UU 19/2003 BUMNteks resmi ↗
- UU 1/2025 perubahan ketiga BUMNteks resmi ↗
- UU 16/2025 perubahan keempat BUMNteks resmi ↗
- UU 37/2004 Kepailitan dan PKPUteks resmi ↗
- UU 25/2007 Penanaman Modalteks resmi ↗
- UU 40/2007 Perseroan Terbatasteks resmi ↗
- UU 20/2008 UMKMteks resmi ↗
- UU 6/2023 Cipta Kerjateks resmi ↗
- UU 17/2012 Perkoperasiantidak berlaku ↗
Teks resmi di Justisio. Peraturan yang tidak berlaku dipakai sebagai pembanding.