Unit 3 dari 12, sekitar 35 menit
Persekutuan tanpa badan hukum
Persekutuan perdata adalah perjanjian dua orang atau lebih yang masing-masing memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan. Ia bukan badan hukum: tidak ada harta yang terpisah dari para sekutu. Ke luar, seorang sekutu hanya mengikat dirinya sendiri kecuali diberi kuasa atau persekutuan memperoleh untung, dan kreditur menagih para sekutu untuk bagian yang sama. Firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan usaha di bawah nama bersama; tiap sekutunya bertanggung jawab tanggung renteng untuk seluruh utang. CV adalah firma yang mempunyai sekutu komanditer, yang tanggung jawabnya terbatas pada pemasukannya selama ia tidak ikut mengurus. Pendirian dan pembubaran firma dan CV harus diumumkan supaya berlaku terhadap pihak ketiga.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan unsur persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata dan membedakan hubungan intern dari hubungan ekstern para sekutunya.
- Membedakan persekutuan perdata, firma, dan CV dari segi nama bersama, kewenangan bertindak, dan luas tanggung jawab sekutu.
- Menerapkan aturan pendaftaran, larangan bagi sekutu komanditer, dan pembubaran pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Persekutuan perdata dan unsur-unsurnya
- Hubungan intern para sekutu
- Hubungan ekstern dan tanggung jawab sekutu persekutuan perdata
- Firma: nama bersama dan tanggung jawab tanggung renteng
- Pendirian dan publisitas firma
- Persekutuan komanditer (CV)
- Pembubaran dan pemberesan
- Contoh kasus: Sekutu komanditer yang turun tangan
Contoh soal
Bima dan Laras sepakat membeli 10 ton jagung dari petani di Dompu, menyimpannya dua bulan, lalu menjualnya ke pabrik pakan. Bima membayar seluruh harga jagung, Laras mengurus gudang dan pembeli, dan hasil penjualan dibagi dua. Bagaimana hubungan mereka digolongkan?
- A. Bukan persekutuan perdata, karena Laras tidak memasukkan uang atau barang.
- B. Persekutuan perdata terbatas, karena ada perjanjian, pemasukan masing-masing, dan maksud membagi untung atas usaha tertentu.
- C. Firma, karena keduanya menjalankan perdagangan bersama.
- D. Badan hukum, karena modal Bima sudah menjadi milik usaha bersama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1619 KUHPerdata menerima usaha atau tenaga sebagai pemasukan, sehingga Laras tetap sekutu.
- B. Benar
- Benar. Ketiga unsur Pasal 1618 terpenuhi, dan kerja samanya hanya menyangkut usaha tertentu seperti disebut Pasal 1623.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Firma menuntut usaha di bawah nama bersama; Bima dan Laras hanya melakukan satu transaksi tanpa nama bersama.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Persekutuan perdata tidak mempunyai kekayaan terpisah dari para sekutu dan tidak pernah menjadi badan hukum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Persekutuan perdata
- Perjanjian dua orang atau lebih yang masing-masing memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan, tanpa membentuk badan hukum.
- Pemasukan (inbreng)
- Uang, barang, kenikmatan barang, atau tenaga yang dijanjikan seorang sekutu kepada persekutuan.
- Firma
- Persekutuan perdata yang menjalankan usaha di bawah nama bersama, dengan sekutu yang bertanggung jawab tanggung renteng untuk seluruh perikatannya.
- Tanggung renteng
- Tanggung jawab yang memungkinkan kreditur menagih seluruh utang dari salah seorang yang bertanggung jawab.
- Persekutuan komanditer (CV)
- Firma yang mempunyai seorang atau lebih sekutu komanditer di samping sekutu komplementer.
- Sekutu komanditer
- Sekutu yang hanya memasukkan uang atau barang, dilarang mengurus, dan bertanggung jawab sebatas pemasukannya.
- Sekutu komplementer
- Sekutu CV yang mengurus persekutuan dan bertanggung jawab tanggung renteng untuk seluruh perikatannya.
- Pemberesan
- Penyelesaian kekayaan persekutuan yang bubar, yaitu menagih piutang, membayar utang, dan membagi sisanya kepada para sekutu.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1618, 1619, 1621, 1623, 1625, 1626, 1631, 1633, 1635, 1636, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1646, 1649, 1651, 1634, 1637, 1638, 1645, 1632, 1647, 1650, 1652
- KUHD: Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 24, 26, 25, 28, 30, 33, 34, 35
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.