Unit 5 dari 12, sekitar 35 menit
Organ dan tata kelola PT
PT bertindak lewat tiga organ: RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing punya wewenang sendiri dan tidak boleh mengambil alih wewenang organ lain. RUPS memegang wewenang sisa dan memutus hal besar dengan kuorum bertingkat. Direksi mengurus dan mewakili perseroan dengan kewajiban fidusia: beritikad baik, hati-hati, dan setia pada kepentingan perseroan. Anggota Direksi yang salah atau lalai menanggung kerugian perseroan secara pribadi, kecuali ia membuktikan empat syarat business judgment rule. Dewan Komisaris mengawasi dan menasihati, dengan tanggung jawab yang serupa. Pemegang saham pada dasarnya hanya menanggung sebesar sahamnya, tetapi perlindungan itu hapus dalam empat keadaan yang menjadi dasar piercing the corporate veil.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan kewenangan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, lalu menerapkan aturan penyelenggaraan dan kuorum RUPS.
- Menilai tanggung jawab pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan fiduciary duty dan business judgment rule dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.
- Menentukan kapan tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus menurut Pasal 3 ayat (2) UU 40/2007.
Yang dibahas
- Tiga organ dan pembagian kewenangannya
- RUPS: penyelenggaraan, kuorum, dan keputusan
- Direksi: mengurus dan mewakili
- Fiduciary duty dan tanggung jawab pribadi Direksi
- Business judgment rule dalam Pasal 97 ayat (5)
- Dewan Komisaris: pengawas, bukan pengurus
- Tanggung jawab terbatas dan piercing the corporate veil
- Contoh kasus: Truk pendingin dari kerabat direktur
Contoh soal
Dalam RUPS PT Arunika Pangan, pemegang saham mayoritas mengusulkan keputusan yang mewajibkan Direksi membeli gula hanya dari satu pemasok yang ia pilih. Anggaran dasar tidak mengatur hal itu. Bagaimana menilai usul tersebut?
- A. Sah, karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang boleh memerintah Direksi dalam hal apa pun.
- B. Bermasalah, karena memilih pemasok termasuk pengurusan yang menjadi wewenang Direksi.
- C. Sah, asalkan Dewan Komisaris ikut menyetujui dalam rapat yang sama.
- D. Bermasalah, karena RUPS hanya boleh memutus pembagian dividen.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Undang-undang yang berlaku memberi RUPS wewenang sisa, bukan wewenang tanpa batas atas pengurusan.
- B. Benar
- Benar. RUPS hanya memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dan tidak boleh mengambil wewenang pengurusan selama Direksi tidak menyalahgunakannya.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Persetujuan Dewan Komisaris tidak mengubah pembagian wewenang antarorgan yang ditetapkan undang-undang.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Itu gambaran praktik di Belanda; RUPS di Indonesia punya banyak wewenang eksklusif, misalnya mengubah anggaran dasar dan mengangkat Direksi.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Organ perseroan
- RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, yaitu alat yang dipakai PT untuk bertindak sebagai badan hukum.
- Wewenang sisa RUPS
- Wewenang RUPS atas segala hal yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas undang-undang dan anggaran dasar.
- Kuorum
- Jumlah minimum saham dengan hak suara yang harus hadir atau diwakili agar RUPS dapat mengambil keputusan.
- Keputusan sirkuler
- Keputusan pemegang saham di luar rapat yang mengikat bila semua pemegang saham dengan hak suara menyetujuinya secara tertulis.
- Fiduciary duty
- Kewajiban direktur sebagai pemegang amanah untuk mengurus perseroan dengan itikad baik, hati-hati, dan setia pada kepentingan perseroan.
- Business judgment rule
- Doktrin yang membebaskan direktur dari tanggung jawab atas kerugian keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan.
- Gugatan derivatif
- Gugatan pemegang saham atas nama perseroan terhadap anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan perseroan.
- Piercing the corporate veil
- Penyingkapan tabir perseroan sehingga pemegang saham kehilangan tanggung jawab terbatasnya dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.
Dasar hukum
- UU 40/2007 Perseroan Terbatas: Pasal 1, 3, 7, 61, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 114, 115, 117, 120, 97, 153J
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.