Unit 8 dari 12, sekitar 35 menit

BUMN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung, atau yang di dalamnya negara memegang hak istimewa. Bentuknya Persero, yang tunduk pada hukum PT dan mengejar keuntungan, dan Perum, yang modalnya tidak terbagi atas saham dan melayani kemanfaatan umum. Perubahan 2025 merombak pengelolaannya: UU 1/2025 membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) beserta Holding Investasi dan Holding Operasional, dan UU 16/2025 mengganti Kementerian BUMN dengan BP BUMN sebagai regulator. Undang-undang kini menegaskan bahwa modal yang disertakan menjadi kekayaan BUMN dan untung-rugi BUMN adalah untung-rugi BUMN sendiri, serta melindungi Direksi yang beriktikad baik. Privatisasi, restrukturisasi, dan penugasan khusus tetap dikendalikan Presiden dan DPR.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan pengertian, bentuk, dan tujuan BUMN serta perbedaan Persero, Persero Terbuka, dan Perum.
  • Menguraikan susunan pengelolaan BUMN sesudah perubahan 2025, termasuk BP BUMN, Danantara, dan organ BUMN.
  • Menerapkan ketentuan tentang kekayaan BUMN, perlindungan Direksi, privatisasi, dan penugasan pada kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Pengertian dan unsur BUMN
  2. Persero, Persero Terbuka, dan Perum
  3. Susunan pengelolaan sesudah perubahan 2025
  4. Organ dan tata kelola
  5. Kekayaan BUMN dan tanggung jawab Direksi
  6. Restrukturisasi, privatisasi, penugasan, dan pembubaran
  7. Contoh kasus: Kredit macet di bank pelat merah

Contoh soal

PT Sarana Logistik didirikan oleh sebuah Persero, yang memegang 90% sahamnya; negara tidak memegang saham apa pun di PT Sarana Logistik. Apakah PT Sarana Logistik BUMN?

  1. A. Ya, karena 90% sahamnya dimiliki badan usaha yang modalnya milik negara.
  2. B. Ya, karena setiap perusahaan dalam grup BUMN otomatis BUMN.
  3. C. Tidak, karena negara tidak menyertakan modal langsung dan tidak memegang hak istimewa; ia Anak Usaha BUMN.
  4. D. Tidak, karena BUMN harus dimiliki negara 100%.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Kepemilikan lewat BUMN bukan penyertaan langsung oleh negara, yang disyaratkan Pasal 1 angka 1 huruf a.
B. Kurang tepat
Keliru. Undang-undang justru membedakan BUMN dari Anak Usaha BUMN dalam Pasal 1 angka 2.
C. Benar
Benar. Kedua kriteria alternatif Pasal 1 angka 1 tidak terpenuhi, sehingga statusnya Anak Usaha BUMN.
D. Kurang tepat
Keliru. Pasal 1 angka 1 menerima kepemilikan "sebagian besar", dan bahkan hak istimewa tanpa mayoritas modal.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

BUMN
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung, atau yang di dalamnya negara memegang hak istimewa.
Anak Usaha BUMN
Anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan BUMN untuk kepentingan usahanya, dan bukan BUMN.
Persero
BUMN berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.
Perum
BUMN yang seluruh modalnya milik negara, tidak terbagi atas saham, dan bertujuan utama kemanfaatan umum.
Saham seri A Dwiwarna
Saham negara dengan hak istimewa, antara lain hak menyetujui dalam RUPS dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris.
BP BUMN
Lembaga pemerintah di bawah Presiden yang menjadi regulator BUMN dan menggantikan Kementerian BUMN.
Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, badan hukum milik pemerintah yang mengelola BUMN, dividen, dan holding BUMN.
Privatisasi
Penjualan saham milik negara pada Persero, sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.