Unit 1 dari 12, sekitar 35 menit
Konsep, sejarah, dan generasi HAM
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena ia manusia, bukan karena pemberian negara. Gagasan ini tumbuh dari teori hukum kodrat, dipakai untuk membatasi raja lewat dokumen seperti Magna Charta dan deklarasi abad ke-18, lalu menjadi standar internasional lewat DUHAM 1948. Indonesia memperdebatkannya sejak BPUPK dan baru memuatnya secara rinci dalam UU 39/1999 dan Perubahan Kedua UUD 1945. Pembagian tiga generasi (sipil-politik, ekonomi-sosial-budaya, solidaritas) membantu memetakan hak, tetapi dikritik karena menyiratkan urutan dan tingkat. Perdebatan universalisme dan relativisme budaya bertanya apakah HAM berlaku sama di semua budaya. Hukum Indonesia menerima keuniversalan HAM sambil memberi ruang terbatas bagi kekhasan budaya.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian dan ciri hak asasi manusia menurut UU 39/1999 dan doktrin, serta membedakannya dari hak yang diberikan undang-undang biasa.
- Menguraikan sejarah gagasan HAM, dari hukum kodrat sampai DUHAM dan perubahan UUD 1945, beserta pembagian generasi HAM dan kritiknya.
- Menganalisis perdebatan universalisme dan relativisme budaya dan menerapkannya pada praktik adat atau kebijakan di Indonesia.
Yang dibahas
- Pengertian dan ciri hak asasi manusia
- Akar pemikiran: hukum kodrat dan pengkritiknya
- Dari Magna Charta ke Deklarasi Universal 1948
- HAM dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia
- Tiga generasi HAM dan kritiknya
- Universalisme dan relativisme budaya
- Sikap hukum Indonesia: universal dengan ruang kekhasan
- Contoh kasus: Larangan sekolah bagi anak perempuan di Desa Lembah Hijau
Contoh soal
Seorang pejabat berkata, "Hak asasi itu pemberian undang-undang, jadi DPR boleh menghapusnya kapan saja dengan undang-undang baru." Mengapa pernyataan ini keliru menurut UU 39/1999?
- A. Karena hak asasi hanya dapat dihapus dengan perubahan UUD, bukan dengan undang-undang.
- B. Karena HAM melekat pada hakikat manusia dan diakui, bukan diciptakan, oleh negara.
- C. Karena HAM hanya mengikat negara asing yang menandatangani DUHAM.
- D. Karena HAM hanya berlaku bagi warga negara yang memenuhi kewajiban dasarnya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Masalahnya bukan bentuk peraturan; HAM menurut UU 39/1999 memang tidak dapat dihapus oleh peraturan mana pun.
- B. Benar
- Benar. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 39/1999 menyebut HAM melekat secara kodrati, sehingga negara mengakui dan melindunginya, bukan memberikannya.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 1 angka 1 justru mewajibkan negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang di Indonesia menghormati HAM.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Kewajiban dasar adalah pasangan hak, bukan syarat untuk memilikinya; HAM melekat pada setiap manusia.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hak asasi manusia
- Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia dan wajib dihormati negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang.
- Kewajiban dasar manusia
- Kewajiban yang bila tidak dilaksanakan membuat hak asasi manusia tidak mungkin terlaksana dan tegak.
- Hukum kodrat
- Ajaran bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari hukum buatan penguasa, yang dapat dikenali akal dan berlaku bagi semua manusia.
- Generasi HAM
- Pembagian hak menjadi hak sipil-politik, hak ekonomi-sosial-budaya, dan hak solidaritas menurut sifat tuntutannya.
- Tidak dapat dibagi (indivisibility)
- Prinsip bahwa semua kelompok hak saling tergantung dan harus mendapat perhatian yang sama.
- Universalisme
- Pandangan bahwa HAM berlaku sama bagi setiap manusia apa pun budayanya.
- Relativisme budaya
- Pandangan bahwa isi dan keabsahan hak ditentukan oleh budaya masing-masing masyarakat.
- Hak yang tidak dapat dikurangi
- Hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk perang dan keadaan darurat, seperti hak hidup dan hak untuk tidak disiksa.
Dasar hukum
- UU 39/1999 HAM: Pasal 1, 2, 6, 69, 70
- UUD 1945: Pasal 28C, 28H, 28I, 28J
- UU 12/2005 ICCPR: Pasal 1
- UU 11/2005 ICESCR: Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.