Unit 2 dari 12, sekitar 35 menit
Instrumen internasional
Instrumen HAM internasional terdiri atas deklarasi, yang menjadi pedoman tetapi tidak diratifikasi, dan perjanjian (kovenan, konvensi), yang mengikat negara yang mengesahkannya. DUHAM 1948 dan dua kovenan 1966 membentuk inti hukum HAM internasional. Di sekitarnya ada konvensi untuk masalah atau kelompok tertentu: diskriminasi ras, perempuan, penyiksaan, anak, dan penyandang disabilitas. Indonesia mengesahkan semua konvensi itu dan kedua kovenan, kebanyakan dengan undang-undang, kadang dengan pernyataan atau pensyaratan, misalnya menolak membawa sengketa ke Mahkamah Internasional tanpa kesepakatan. Ratifikasi mewajibkan Pemerintah menjalankan isi perjanjian, melapor kepada komite pengawas, dan menyesuaikan hukum nasional.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan deklarasi dan perjanjian HAM internasional serta menjelaskan isi pokok DUHAM, ICCPR, ICESCR, CERD, CEDAW, CAT, CRC, dan CRPD.
- Menjelaskan cara Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian HAM, termasuk pernyataan dan pensyaratan yang diajukannya.
- Menganalisis akibat ratifikasi bagi hukum dan pejabat di Indonesia serta jalur pengawasan internasionalnya.
Yang dibahas
- Deklarasi dan perjanjian: dua jenis instrumen
- Dua kovenan 1966: hak sipil-politik dan hak ekonomi-sosial-budaya
- Konvensi tentang diskriminasi ras, perempuan, dan penyiksaan
- Konvensi tentang anak dan penyandang disabilitas
- Cara Indonesia mengikatkan diri
- Akibat ratifikasi dan pengawasan internasional
- Contoh kasus: LSM Suara Jeruji dan Komite Menentang Penyiksaan
Contoh soal
Apa perbedaan pokok DUHAM 1948 dan ICCPR 1966 dari segi kekuatan mengikat?
- A. DUHAM adalah deklarasi yang tidak diratifikasi, sedangkan ICCPR mengikat negara yang mengesahkannya.
- B. DUHAM mengikat semua negara sebagai perjanjian, sedangkan ICCPR hanya pedoman moral.
- C. Keduanya sama-sama deklarasi, hanya berbeda tahun penerimaannya.
- D. Keduanya baru mengikat bila disalin ke dalam UUD negara masing-masing.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Perjanjian mengikat negara yang menyatakan setuju terikat; deklarasi Majelis Umum tidak diratifikasi.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Justru ICCPR yang berbentuk perjanjian; DUHAM berbentuk resolusi Majelis Umum.
- C. Kurang tepat
- Keliru. ICCPR adalah kovenan, yaitu perjanjian yang diratifikasi oleh negara.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Perjanjian mengikat negara sejak ia mengikatkan diri, tanpa harus disalin ke dalam UUD.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Deklarasi
- Pernyataan sikap, biasanya resolusi Majelis Umum PBB, yang tidak diratifikasi dan pada dasarnya tidak mengikat sebagai perjanjian.
- Kovenan atau konvensi
- Perjanjian internasional yang mengikat negara yang menyatakan setuju terikat padanya.
- Pengesahan (ratifikasi)
- Tindakan negara menyatakan dirinya terikat pada perjanjian, di Indonesia untuk perjanjian HAM dengan undang-undang.
- Pensyaratan (reservation)
- Pernyataan negara yang mengecualikan atau mengubah akibat hukum suatu ketentuan perjanjian bagi dirinya.
- Pernyataan (declaration)
- Penjelasan negara tentang cara ia memahami atau melaksanakan suatu ketentuan perjanjian.
- Perwujudan bertahap
- Kewajiban dalam ICESCR untuk terus mengambil langkah sampai batas sumber daya yang tersedia guna mewujudkan hak sepenuhnya.
- Akomodasi yang layak
- Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menikmati HAM berdasarkan kesetaraan.
- Upaya hukum nasional lebih dahulu (exhaustion of local remedies)
- Syarat menempuh semua upaya hukum dalam negeri sebelum memakai forum internasional.
Dasar hukum
- UU 12/2005 ICCPR: Pasal 1
- UU 11/2005 ICESCR: Pasal 1
- UU 7/1984 CEDAW: Pasal 1
- UU 5/1998 CAT: Pasal 1
- UU 19/2011 CRPD: Pasal 1
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 39/1999 HAM: Pasal 7, 67, 71
- UU 40/2008 Diskriminasi Ras dan Etnis: Pasal 1
- UU 8/2016 Penyandang Disabilitas: Pasal 1, 11, 53
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 67
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.