Unit 3 dari 12, sekitar 35 menit
Kewajiban negara
Hak asasi manusia melahirkan kewajiban, dan pengemban kewajiban utamanya adalah negara. UUD 1945 menyebut perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Doktrin memilah kewajiban itu menjadi tiga lapis: menghormati (tidak melanggar sendiri), melindungi (mencegah dan menindak pelanggaran oleh pihak lain), dan memenuhi (menyediakan sarana agar hak dapat dinikmati). Hak ekonomi, sosial, dan budaya dipenuhi secara bertahap, tetapi negara tetap terikat pada kewajiban inti dan larangan mundur tanpa alasan. Dalam keadaan darurat negara boleh mengurangi sebagian hak, kecuali hak yang tidak dapat dikurangi. Di luar darurat, pembatasan hak sah hanya bila berdasar undang-undang, bertujuan sah, perlu, dan proporsional.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi, lalu menggolongkan tindakan atau kelalaian negara ke dalam salah satunya.
- Membedakan derogasi dari pembatasan dan menjelaskan hak yang tidak dapat dikurangi menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 UU 39/1999, dan ICCPR.
- Menguji apakah sebuah pembatasan hak sah dengan ukuran dasar hukum, tujuan yang sah, keperluan, dan proporsionalitas.
Yang dibahas
- Negara sebagai pengemban kewajiban
- Tiga lapis kewajiban: menghormati, melindungi, memenuhi
- Kewajiban melindungi, kelalaian, dan uji tuntas
- Kewajiban perilaku, kewajiban hasil, dan realisasi progresif
- Derogasi dan hak yang tidak dapat dikurangi
- Pembatasan hak yang sah
- Contoh kasus: Larangan ibadah di Kampung Sejahtera
Contoh soal
DPRD Kabupaten Lembah Hijau (fiktif) mengesahkan perda yang melarang kelompok minoritas tertentu membuka usaha. Bupati menolak bertanggung jawab karena perda itu buatan DPRD. Bagaimana menilai sikap itu?
- A. Benar, karena Pasal 8 UU 39/1999 hanya membebani Pemerintah, bukan DPRD.
- B. Keliru, karena perda adalah tindakan negara dan pemerintah daerah tetap terikat kewajiban HAM.
- C. Benar, karena kewajiban HAM baru muncul setelah ada putusan pengadilan.
- D. Keliru, karena hanya Presiden yang mengemban kewajiban HAM di Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menempatkan tanggung jawab pada negara, sehingga semua organ, termasuk pembentuk perda, terikat.
- B. Benar
- Benar. Tanggung jawab ada pada negara sebagai satu kesatuan, terutama pemerintah, sehingga pembentukan dan pelaksanaan perda sama-sama tindakan negara.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Kewajiban negara melekat sejak hak diakui; putusan pengadilan hanya salah satu sarana menegakkannya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Kewajiban itu tidak terbatas pada Presiden; pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan pengadilan juga bertindak atas nama negara.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengemban kewajiban (duty bearer)
- Pihak yang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak, terutama negara.
- Kewajiban menghormati
- Kewajiban negara untuk tidak mengganggu sendiri penikmatan hak.
- Kewajiban melindungi
- Kewajiban negara mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran hak oleh pihak ketiga.
- Kewajiban memenuhi
- Kewajiban negara memfasilitasi dan menyediakan sarana agar hak dapat dinikmati.
- Uji tuntas (due diligence)
- Ukuran kelalaian negara, yaitu tidak mengambil langkah wajar terhadap risiko pelanggaran yang diketahui.
- Realisasi progresif
- Pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya secara bertahap dengan sumber daya maksimum yang tersedia.
- Derogasi
- Pengurangan sementara kewajiban HAM oleh negara dalam keadaan darurat yang diumumkan resmi.
- Hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights)
- Hak yang tidak boleh dikurangi oleh negara dalam keadaan apa pun, termasuk perang dan darurat.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 28I, 28J, 31
- UU 39/1999 HAM: Pasal 1, 2, 4, 7, 8, 9, 69, 70, 71, 72, 73, 74
- UU 12/2005 ICCPR: Pasal 1
- UU 11/2005 ICESCR: Pasal 1
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.