Unit 7 dari 7, sekitar 32 menit
Kerja sama internasional di bidang pidana
Kejahatan sering melintasi batas negara: pelakunya melarikan diri, buktinya tersimpan di luar negeri, atau hasil kejahatannya diparkir di rekening asing. Hukum pidana nasional tidak dapat dijalankan di wilayah negara lain, sehingga negara bekerja sama. Dua jalur utama dibahas di sini. Ekstradisi menyerahkan orang yang dicari menurut UU 1/1979. Bantuan timbal balik menurut UU 1/2006 tidak menyerahkan orang, tetapi membantu mencari orang, mengambil keterangan, menyita bukti, dan membekukan aset.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian, dasar, dan syarat ekstradisi menurut UU 1/1979 serta alasan penolakannya.
- Menguraikan prosedur ekstradisi dari permintaan sampai penetapan pengadilan.
- Membedakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut UU 1/2006 dari ekstradisi dan menerapkannya pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Mengapa negara perlu bekerja sama
- Pengertian dan dasar ekstradisi
- Pengecualian ekstradisi: politik, militer, warga negara
- Alasan penolakan dan asas perlindungan
- Prosedur ekstradisi
- Bantuan timbal balik dalam masalah pidana
- Contoh kasus: Buronan dan rekening di Negara Aruna
Contoh soal
Penyidik Indonesia membutuhkan salinan catatan rekening di bank luar negeri dan keterangan seorang saksi di sana, tanpa perlu membawa tersangkanya. Jalur kerja sama yang tepat adalah ...
- A. Ekstradisi menurut UU 1/1979.
- B. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut UU 1/2006.
- C. Pengalihan narapidana.
- D. Pengalihan perkara kepada negara lain.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Ekstradisi dipakai untuk menyerahkan orang, bukan untuk bukti dan aset.
- B. Benar
- Bantuan dapat berupa pengambilan pernyataan dan penyerahan dokumen.
- C. Kurang tepat
- Pasal 4 UU 1/2006 menyatakan undang-undang itu tidak memberi wewenang untuk itu.
- D. Kurang tepat
- Itu juga dikecualikan oleh Pasal 4 UU 1/2006 dan bukan jalur untuk mendapatkan bukti.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Ekstradisi
- Penyerahan orang yang disangka atau dipidana oleh satu negara kepada negara yang berwenang mengadilinya.
- Bantuan timbal balik
- Bantuan negara dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara pidana tanpa menyerahkan orang.
- Resiprositas
- Prinsip timbal balik yang menjadi dasar kerja sama tanpa perjanjian.
- Asas kekhususan
- Orang yang diekstradisikan hanya boleh dituntut atas kejahatan yang diminta.
- Ne bis in idem
- Larangan mengadili seseorang dua kali atas perbuatan yang sama.
- Negara diminta
- Negara yang diminta menyerahkan orang atau memberikan bantuan.
Dasar hukum
- UU 1/1979 Ekstradisi: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 32, 33, 34, 36, 44, 6, 8
- UU 1/2006 Bantuan Timbal Balik: Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.