Unit 6 dari 7, sekitar 32 menit
Implementasi nasional
Hukum internasional tidak otomatis dapat dipakai hakim di Indonesia; kejahatan inti harus dirumuskan dalam undang-undang nasional. Indonesia melakukannya dua kali: lewat UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan, sejak KUHP baru berlaku, lewat Pasal 598 untuk genosida dan Pasal 599 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Rumusan pidana dalam UU 26/2000 dicabut, tetapi lembaga dan prosesnya tetap: penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung, dan pemeriksaan oleh Pengadilan HAM dengan hakim ad hoc.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan cara Indonesia menerjemahkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Pasal 598 dan 599 KUHP.
- Menguraikan kewenangan Pengadilan HAM dan pembagian tugas Komnas HAM dan Jaksa Agung menurut UU 26/2000.
- Menerapkan tanggung jawab atasan, pengadilan HAM ad hoc, dan hak korban pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Dari hukum internasional ke hukum nasional
- Genosida menurut Pasal 598 KUHP
- Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 599 KUHP
- Pengadilan HAM dan kewenangannya
- Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
- Tanggung jawab atasan, pengadilan ad hoc, dan korban
- Contoh kasus: Operasi di Kabupaten Sendang
Contoh soal
Mengapa kejahatan inti hukum pidana internasional perlu dirumuskan dalam undang-undang nasional?
- A. Karena hakim Indonesia dilarang membaca perjanjian internasional.
- B. Karena pemidanaan di pengadilan Indonesia memerlukan dasar undang-undang yang jelas menurut asas legalitas.
- C. Karena ICC otomatis berwenang atas semua perbuatan di Indonesia.
- D. Karena UU 26/2000 telah dicabut seluruhnya oleh KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hakim boleh memakai perjanjian sebagai bahan penafsiran; yang dilarang adalah memidana tanpa dasar undang-undang.
- B. Benar
- Larangan internasional harus ditransformasikan menjadi pasal pidana agar dapat diterapkan.
- C. Kurang tepat
- Indonesia belum menjadi pihak Statuta Roma, sehingga kewenangan ICC tidak otomatis.
- D. Kurang tepat
- Hanya Pasal 8, 9, dan 36 sampai 40 yang dicabut; ketentuan lembaga dan acara tetap berlaku.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Implementasi nasional
- Penerjemahan kejahatan internasional menjadi ketentuan pidana yang dapat diterapkan pengadilan nasional.
- Pelanggaran HAM yang berat
- Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU 26/2000.
- Komnas HAM
- Lembaga independen yang menyelidiki pelanggaran HAM yang berat.
- Hakim ad hoc
- Hakim dari luar hakim karier yang diangkat Presiden untuk menyidangkan perkara HAM berat.
- Tanggung jawab atasan
- Pertanggungjawaban pidana atasan yang mengetahui dan tidak mencegah atau menindak perbuatan bawahan.
- Pengadilan HAM ad hoc
- Pengadilan yang dibentuk untuk pelanggaran HAM berat sebelum UU 26/2000 diundangkan.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 598, 599, 622
- UU 26/2000 Pengadilan HAM: Pasal 2, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 35, 41, 42, 43, 46
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.