Unit 5 dari 7, sekitar 32 menit

Prinsip pertanggungjawaban

Kejahatan internasional dihukum dengan menunjuk individu yang bertanggung jawab. Jabatan tidak melindungi pelaku, dan perintah atasan pada umumnya bukan pembelaan. Atasan dapat bertanggung jawab atas kejahatan bawahannya bila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui dan tidak mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelakunya untuk diproses, sebagaimana Pasal 42 UU 26/2000. Negara dapat mengadili kejahatan tertentu walaupun tidak ada kaitan langsung, berdasarkan yurisdiksi universal, sedangkan ICC hanya masuk bila pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu, menurut asas komplementaritas.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan tanggung jawab pidana individu dan penolakan dalih jabatan atau perintah atasan.
  • Menerapkan unsur tanggung jawab komando menurut Pasal 42 UU 26/2000 pada suatu kasus.
  • Membedakan yurisdiksi universal dari komplementaritas dan menjelaskan hubungannya dengan pengadilan nasional.

Yang dibahas

  1. Tanggung jawab pidana individu
  2. Perintah atasan
  3. Tanggung jawab komando
  4. Yurisdiksi universal
  5. Komplementaritas
  6. Contoh kasus: Komandan yang membiarkan

Contoh soal

Seorang menteri menyatakan ia tidak dapat diadili karena menjabat sebagai pejabat negara. Bagaimana pandangan hukum pidana internasional?

  1. A. Benar, jabatan memberi kekebalan mutlak.
  2. B. Salah, kedudukan resmi tidak membebaskan dari tanggung jawab pidana.
  3. C. Benar, selama ia tidak memegang senjata.
  4. D. Salah, tetapi hanya bila negaranya pihak Statuta Roma.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 27 Statuta Roma menolak jabatan sebagai alasan bebas tanggung jawab.
B. Benar
Itu rumusan penolakan kekebalan jabatan.
C. Kurang tepat
Orang yang memerintahkan atau merencanakan juga bertanggung jawab.
D. Kurang tepat
Prinsip tanggung jawab individu juga berlaku sebagai hukum kebiasaan.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Tanggung jawab individu
Pertanggungjawaban pidana perseorangan atas kejahatan internasional, terlepas dari jabatan.
Perintah atasan
Dalih menjalankan perintah, yang pada umumnya tidak membebaskan bila perintah jelas melawan hukum.
Tanggung jawab komando
Tanggung jawab atasan atas kejahatan bawahan yang dikendalikannya secara efektif bila ia tidak mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelakunya untuk diproses.
Pengendalian efektif
Kemampuan nyata atasan untuk mencegah atau menghukum perbuatan bawahan.
Yurisdiksi universal
Kewenangan negara mengadili kejahatan tertentu tanpa kaitan wilayah atau kewarganegaraan.
Aut dedere aut judicare
Kewajiban menyerahkan atau mengadili pelaku yang berada di wilayah negara.
Komplementaritas
Asas bahwa ICC hanya masuk bila pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.