Unit 5 dari 7, sekitar 32 menit
Prinsip pertanggungjawaban
Kejahatan internasional dihukum dengan menunjuk individu yang bertanggung jawab. Jabatan tidak melindungi pelaku, dan perintah atasan pada umumnya bukan pembelaan. Atasan dapat bertanggung jawab atas kejahatan bawahannya bila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui dan tidak mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelakunya untuk diproses, sebagaimana Pasal 42 UU 26/2000. Negara dapat mengadili kejahatan tertentu walaupun tidak ada kaitan langsung, berdasarkan yurisdiksi universal, sedangkan ICC hanya masuk bila pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu, menurut asas komplementaritas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tanggung jawab pidana individu dan penolakan dalih jabatan atau perintah atasan.
- Menerapkan unsur tanggung jawab komando menurut Pasal 42 UU 26/2000 pada suatu kasus.
- Membedakan yurisdiksi universal dari komplementaritas dan menjelaskan hubungannya dengan pengadilan nasional.
Yang dibahas
- Tanggung jawab pidana individu
- Perintah atasan
- Tanggung jawab komando
- Yurisdiksi universal
- Komplementaritas
- Contoh kasus: Komandan yang membiarkan
Contoh soal
Seorang menteri menyatakan ia tidak dapat diadili karena menjabat sebagai pejabat negara. Bagaimana pandangan hukum pidana internasional?
- A. Benar, jabatan memberi kekebalan mutlak.
- B. Salah, kedudukan resmi tidak membebaskan dari tanggung jawab pidana.
- C. Benar, selama ia tidak memegang senjata.
- D. Salah, tetapi hanya bila negaranya pihak Statuta Roma.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 27 Statuta Roma menolak jabatan sebagai alasan bebas tanggung jawab.
- B. Benar
- Itu rumusan penolakan kekebalan jabatan.
- C. Kurang tepat
- Orang yang memerintahkan atau merencanakan juga bertanggung jawab.
- D. Kurang tepat
- Prinsip tanggung jawab individu juga berlaku sebagai hukum kebiasaan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Tanggung jawab individu
- Pertanggungjawaban pidana perseorangan atas kejahatan internasional, terlepas dari jabatan.
- Perintah atasan
- Dalih menjalankan perintah, yang pada umumnya tidak membebaskan bila perintah jelas melawan hukum.
- Tanggung jawab komando
- Tanggung jawab atasan atas kejahatan bawahan yang dikendalikannya secara efektif bila ia tidak mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelakunya untuk diproses.
- Pengendalian efektif
- Kemampuan nyata atasan untuk mencegah atau menghukum perbuatan bawahan.
- Yurisdiksi universal
- Kewenangan negara mengadili kejahatan tertentu tanpa kaitan wilayah atau kewarganegaraan.
- Aut dedere aut judicare
- Kewajiban menyerahkan atau mengadili pelaku yang berada di wilayah negara.
- Komplementaritas
- Asas bahwa ICC hanya masuk bila pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu.
Dasar hukum
- UU 26/2000 Pengadilan HAM: Pasal 1, 42, 43, 46
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 6, 598, 32, 622
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.