Unit 1 dari 12, sekitar 30 menit
Hakikat dan dasar mengikat
Hukum internasional adalah kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Karena tidak ada pembuat undang-undang dunia, orang bertanya mengapa ia mengikat. Aliran naturalis menjawab: karena hukum alam dan akal; aliran positivis menjawab: karena persetujuan negara. Hubungannya dengan hukum nasional dijelaskan oleh monisme dan dualisme. Di Indonesia, Pasal 11 UUD 1945 dan UU 24/2000 mengatur keterikatan lewat pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Keadaan ini dicek per 12 November 2026.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan mengapa hukum internasional disebut hukum dan apa yang membedakannya dari hukum nasional.
- Membedakan pandangan naturalis dan positivis tentang dasar mengikatnya hukum internasional.
- Menjelaskan monisme dan dualisme serta mengaitkannya dengan pengesahan perjanjian internasional di Indonesia.
Yang dibahas
- Apakah hukum internasional benar-benar hukum?
- Aliran naturalis
- Aliran positivis
- Monisme dan dualisme
- Pengesahan perjanjian internasional di Indonesia
- Status perjanjian dalam hukum nasional
- Contoh kasus: Perjanjian batas laut dan bentuk pengesahannya
Contoh soal
Manakah yang paling tepat menggambarkan sifat hukum internasional dibandingkan dengan hukum nasional?
- A. Hukum internasional dibuat oleh parlemen dunia dan ditegakkan oleh polisi internasional.
- B. Hukum internasional bukan hukum karena tidak ada sanksi apa pun.
- C. Hukum internasional bersifat koordinatif karena dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat dan setara.
- D. Hukum internasional hanya mengatur hubungan antarnegara dan tidak pernah menyangkut subjek lain.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tidak ada parlemen atau polisi dunia dengan wewenang umum seperti itu.
- B. Kurang tepat
- Sanksi ada dalam bentuk lain, dan negara-negara sendiri memperlakukan kaidah itu sebagai mengikat.
- C. Benar
- Ciri koordinatif membedakannya dari sifat subordinatif hukum nasional.
- D. Kurang tepat
- Rumusan Mochtar Kusumaatmadja memuat juga subjek hukum bukan negara.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum internasional
- Kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara.
- Hukum alam
- Kaidah universal yang dianggap bersumber pada akal atau keadilan dan berlaku bagi semua bangsa.
- Positivisme
- Pandangan bahwa hukum internasional mengikat karena dibuat atau disetujui negara.
- Pacta sunt servanda
- Asas bahwa perjanjian harus ditepati dengan iktikad baik.
- Dualisme
- Teori yang memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem yang terpisah sehingga memerlukan transformasi.
- Monisme
- Teori yang memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu sistem hukum.
- Pengesahan
- Perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui ratifikasi, aksesi, penerimaan, atau persetujuan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 1, 3, 4, 9, 10, 11
- UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri: Pasal 1, 3
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.