Unit 2 dari 12, sekitar 30 menit

Sumber hukum internasional

Hukum internasional tidak dibuat oleh satu badan pembentuk undang-undang. Daftar sumbernya yang paling sering dikutip ada dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional: perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan dan pendapat ahli sebagai sarana tambahan. Di atas sumber biasa itu berdiri kaidah jus cogens, yaitu norma yang tidak boleh disimpangi oleh perjanjian apa pun, dan kewajiban erga omnes, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada seluruh masyarakat internasional sehingga setiap negara boleh menuntut penaatannya. Keduanya sering bertumpuk pada norma yang sama, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menyebutkan dan menjelaskan sumber hukum yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.
  • Membedakan unsur praktik negara dan keyakinan hukum dalam pembentukan kebiasaan internasional.
  • Membedakan jus cogens dari erga omnes dan menerapkannya pada kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Pasal 38 Statuta dan cara membacanya
  2. Perjanjian internasional sebagai sumber
  3. Kebiasaan internasional
  4. Prinsip hukum umum, putusan, dan pendapat ahli
  5. Jus cogens
  6. Erga omnes dan hubungannya dengan jus cogens
  7. Contoh kasus: Perjanjian kerja sama keamanan Arvana dan Belmora

Contoh soal

Dua negara yang bersengketa meminta Mahkamah Internasional memutus perkara mereka menurut kepatutan, tanpa terikat pada kaidah hukum yang ada. Syarat apa yang harus dipenuhi menurut Pasal 38 ayat (2) Statuta?

  1. A. Dewan Keamanan PBB harus lebih dulu menyetujui permintaan itu.
  2. B. Kedua pihak harus menyetujui mahkamah memutus secara ex aequo et bono.
  3. C. Salah satu pihak harus lebih dulu membuktikan adanya kebiasaan internasional.
  4. D. Putusan hanya sah jika perjanjian yang mendasarinya sudah disahkan oleh parlemen kedua negara.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 38 ayat (2) tidak menyebut persetujuan Dewan Keamanan.
B. Benar
Kewenangan itu ada, tetapi baru dapat dipakai bila para pihak sepakat.
C. Kurang tepat
Pembuktian kebiasaan berkaitan dengan butir (b), bukan dengan dasar putusan menurut kepatutan.
D. Kurang tepat
Pengesahan oleh parlemen adalah urusan hukum nasional, bukan syarat Pasal 38 ayat (2).

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pasal 38 Statuta
Ketentuan yang memerintahkan Mahkamah Internasional menerapkan perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum umum, serta putusan dan pendapat ahli sebagai sarana tambahan.
Opinio juris
Keyakinan negara bahwa suatu praktik diwajibkan oleh hukum.
Persistent objector
Negara yang sejak awal dan konsisten menolak suatu kebiasaan yang sedang terbentuk sehingga tidak terikat olehnya.
Soft law
Instrumen yang tidak mengikat secara hukum tetapi berpengaruh sebagai bukti atau pedoman.
Jus cogens
Kaidah memaksa yang tidak boleh disimpangi oleh perjanjian apa pun.
Erga omnes
Kewajiban yang ditujukan kepada seluruh masyarakat internasional dan dapat dituntut oleh negara mana pun.
Lex specialis
Aturan khusus yang didahulukan atas aturan umum.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.