Unit 12 dari 12, sekitar 32 menit
Isu kontemporer
Tiga bidang menandai perkembangan hukum internasional modern. Hukum HAM internasional meletakkan kewajiban negara terhadap orang di wilayahnya, terutama lewat dua kovenan yang telah disahkan Indonesia. Hukum lingkungan bertumpu pada prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan tanggung jawab bersama tetapi berbeda, dengan kerangka iklim dalam konvensi 1992 dan Persetujuan Paris. Di ruang siber tidak ada perjanjian umum; yang berlaku ialah hukum internasional yang sudah ada, dengan banyak pertanyaan tentang penerapannya yang masih terbuka.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan dasar dan mekanisme hukum HAM internasional serta kedudukan kovenan yang disahkan Indonesia.
- Menguraikan prinsip utama hukum lingkungan internasional dan kerangka perubahan iklim.
- Menjelaskan bagaimana hukum internasional berlaku di ruang siber dan masalah yang masih diperdebatkan.
Yang dibahas
- HAM dalam hukum internasional
- Mekanisme pengawasan HAM
- Prinsip hukum lingkungan internasional
- Perubahan iklim: UNFCCC dan Persetujuan Paris
- Hukum internasional di ruang siber
- Serangan siber dan ambang penggunaan kekerasan
- Contoh kasus: Serangan siber terhadap jaringan listrik
Contoh soal
Mengapa Indonesia terikat pada ICCPR secara hukum?
- A. Karena Deklarasi Universal HAM 1948 adalah perjanjian yang mengikat semua negara.
- B. Karena Indonesia mengesahkannya dengan UU 12/2005 sehingga menjadi pihak pada kovenan.
- C. Karena setiap resolusi Majelis Umum otomatis mengikat negara anggota.
- D. Karena ICCPR hanya berlaku bagi negara yang telah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Deklarasi disahkan sebagai resolusi, bukan perjanjian.
- B. Benar
- Pengesahan menjadikan Indonesia terikat pada kovenan sebagai negara pihak.
- C. Kurang tepat
- Resolusi Majelis pada umumnya hanya rekomendasi.
- D. Kurang tepat
- Keanggotaan Dewan Keamanan tidak menentukan keterikatan pada kovenan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- ICCPR
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan Indonesia dengan UU 12/2005.
- ICESCR
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan Indonesia dengan UU 11/2005.
- Soft law
- Dokumen tanpa daya ikat hukum formal yang tetap memengaruhi perilaku dan penafsiran.
- Prinsip kehati-hatian
- Kekurangan kepastian ilmiah tidak menjadi alasan menunda pencegahan atas ancaman kerusakan serius.
- NDC
- Kontribusi yang ditetapkan secara nasional oleh tiap negara pihak Persetujuan Paris.
- Atribusi
- Pembuktian bahwa suatu perbuatan dapat dibebankan kepada negara tertentu.
- Nonintervensi
- Larangan memaksa negara lain dalam urusan yang menjadi kewenangan bebasnya.
Dasar hukum
- UU 12/2005 ICCPR: Pasal 1
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 598, 599, 622, 332
- UU 11/2005 ICESCR: Pasal 1
- UU 26/2000 Pengadilan HAM: Pasal 7
- UU 6/1994 UNFCCC: Pasal 1
- UU 16/2016 Persetujuan Paris: Pasal 1
- UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi: Pasal 2
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 10
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.