Unit 10 dari 12, sekitar 32 menit
Penyelesaian sengketa dan penggunaan kekerasan
Negara wajib menyelesaikan sengketa dengan cara damai, tetapi bebas memilih caranya: negosiasi, mediasi, arbitrase, atau Mahkamah Internasional. Kekuatan mengikat putusan bergantung pada persetujuan negara yang bersengketa. Penggunaan kekerasan antarnegara dilarang oleh Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Hanya dua pengecualian yang diakui secara luas: bela diri menurut Pasal 51 dan tindakan yang diizinkan Dewan Keamanan. Bela diri terbuka bila ada serangan bersenjata, dan harus memenuhi syarat keperluan dan proporsionalitas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewajiban negara menyelesaikan sengketa secara damai dan membedakan cara diplomatik, arbitrase, dan peradilan.
- Menjelaskan larangan penggunaan kekerasan menurut Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB beserta pengecualiannya.
- Menerapkan syarat bela diri menurut Pasal 51 Piagam PBB pada suatu kasus.
Yang dibahas
- Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai
- Negosiasi, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi
- Arbitrase
- Mahkamah Internasional
- Larangan penggunaan kekerasan
- Bela diri menurut Pasal 51
- Contoh kasus: Pulau karang di perbatasan Aruna dan Barata
Contoh soal
Negara Aruna menolak membawa sengketa batas ke pengadilan internasional dan memilih berunding. Apa penilaian hukumnya?
- A. Aruna melanggar Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB karena wajib mengajukan sengketa ke pengadilan.
- B. Tidak melanggar, karena kewajibannya adalah memakai cara damai yang dipilih sendiri oleh para pihak.
- C. Aruna melanggar karena negosiasi bukan cara penyelesaian yang diakui hukum internasional.
- D. Aruna boleh dipaksa Dewan Keamanan membawa sengketa ke pengadilan dalam keadaan apa pun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Piagam mewajibkan cara damai, bukan jalur pengadilan; Pasal 33 membiarkan negara memilih cara.
- B. Benar
- Kebebasan memilih cara adalah prinsip dasar penyelesaian sengketa internasional.
- C. Kurang tepat
- Negosiasi adalah cara pertama yang disebut dalam Pasal 33 Piagam PBB.
- D. Kurang tepat
- Persetujuan negara tetap menjadi dasar kewenangan pengadilan internasional.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Sengketa internasional
- Ketidaksepakatan tentang fakta, hukum, atau kepentingan antarnegara yang dinyatakan secara terbuka.
- Jasa baik
- Bantuan pihak ketiga yang hanya mempertemukan para pihak tanpa ikut membahas isi sengketa.
- Mediasi
- Cara pihak ketiga ikut aktif menyusun usul penyelesaian yang tidak mengikat.
- Arbitrase
- Penyerahan sengketa kepada arbiter pilihan para pihak dengan putusan yang mengikat.
- Compromis
- Perjanjian khusus untuk menyerahkan sengketa tertentu kepada arbitrase atau pengadilan.
- Pendapat nasihat
- Pendapat hukum Mahkamah Internasional yang diminta organ PBB dan tidak mengikat seperti putusan.
- Serangan bersenjata
- Bentuk kekerasan yang cukup serius sehingga membuka hak bela diri menurut Pasal 51.
Dasar hukum
- UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri: Pasal 3, 4, 6, 10
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.