Unit 5 dari 12, sekitar 30 menit
Yurisdiksi dan imunitas
Yurisdiksi adalah kewenangan negara membuat aturan, mengadili, dan menegakkan hukum. Dasarnya yang lazim adalah wilayah (teritorial), kewarganegaraan (nasional, aktif maupun pasif), perlindungan kepentingan vital negara (protektif), dan kepentingan seluruh masyarakat internasional (universal). KUHP memuat kelimanya dalam Pasal 4 sampai Pasal 8 dan membatasinya dengan Pasal 9. Imunitas adalah kebalikan yurisdiksi: ia melindungi negara asing dan pejabat tertentu dari proses pengadilan negara lain. Pandangan modern membedakan tindakan kedaulatan, yang kebal, dari tindakan niaga, yang tidak selalu kebal. Imunitas dari proses berbeda dari imunitas terhadap pelaksanaan putusan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan yurisdiksi preskriptif, adjudikatif, dan eksekutif serta jenis dasar yurisdiksi negara.
- Memetakan Pasal 4 sampai 9 KUHP pada asas teritorial, nasional, protektif, dan universal.
- Menjelaskan imunitas negara dan pejabatnya serta batas imunitas restriktif.
Yang dibahas
- Pengertian yurisdiksi dan batasnya
- Yurisdiksi teritorial
- Yurisdiksi nasional: aktif dan pasif
- Yurisdiksi protektif
- Yurisdiksi universal dan batas penerapannya
- Imunitas negara dan pejabat
- Contoh kasus: Pemalsuan rupiah dan pencurian di luar negeri
Contoh soal
Polisi negara A menangkap seorang tersangka di jalan kota negara B tanpa izin negara B, dengan alasan tersangka melanggar hukum pidana negara A. Pelanggaran jenis yurisdiksi mana yang paling tepat?
- A. Yurisdiksi preskriptif, karena negara A tidak boleh membuat hukum pidana.
- B. Yurisdiksi adjudikatif, karena pengadilan A belum memutus perkara.
- C. Yurisdiksi eksekutif, karena menegakkan hukum di wilayah negara lain tanpa izin dilarang.
- D. Tidak ada pelanggaran, karena tersangka melanggar hukum negara A.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Negara A boleh membuat hukum pidananya; masalahnya terletak pada tindakan di wilayah negara lain.
- B. Kurang tepat
- Pengadilan belum berperan; yang dipersoalkan adalah penangkapan.
- C. Benar
- Penangkapan adalah penegakan, dan batasnya paling ketat pada wilayah negara lain.
- D. Kurang tepat
- Dasar yurisdiksi tidak membenarkan penegakan di wilayah negara lain.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Yurisdiksi preskriptif
- Kewenangan negara membuat aturan.
- Yurisdiksi eksekutif
- Kewenangan negara menegakkan aturan, misalnya menangkap atau menyita.
- Asas protektif
- Dasar yurisdiksi atas perbuatan di luar negeri yang mengancam kepentingan vital negara.
- Asas universal
- Dasar yurisdiksi atas kejahatan yang menyerang seluruh masyarakat internasional tanpa hubungan khusus dengan negara yang mengadili.
- Kejahatan ganda
- Syarat bahwa perbuatan juga merupakan tindak pidana di negara tempat terjadinya.
- Acta jure imperii dan jure gestionis
- Tindakan kedaulatan dan tindakan niaga suatu negara.
- Imunitas restriktif
- Pandangan bahwa negara hanya kebal untuk tindakan kedaulatan.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- UU 1/1982 Konvensi Wina: Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.