Unit 11 dari 11, sekitar 35 menit
Hukum Islam dalam otonomi khusus Aceh
Aceh adalah daerah provinsi yang diberi kewenangan khusus mengatur dan mengurus urusannya sendiri, termasuk pelaksanaan syariat Islam. UU 11/2006 menentukan bidang syariat yang dilaksanakan, kewajiban pemeluk Islam, tanggung jawab pemerintah, dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari peradilan agama nasional. Rincian pelaksanaannya diatur dalam qanun. Hukum jinayah berlaku bagi orang Islam di Aceh dan, dalam keadaan tertentu, bagi non-Muslim. Pelaksanaannya tetap berada dalam sistem nasional: putusan dapat dikasasi ke Mahkamah Agung, hakim diangkat Presiden, dan penyidikan dilakukan polisi serta penyidik pegawai negeri sipil.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan dasar kekhususan Aceh dan cakupan syariat Islam menurut UU 11/2006.
- Membedakan peran qanun, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga nasional dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
- Menerapkan aturan pemberlakuan hukum jinayah kepada pelaku Muslim dan non-Muslim pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Dasar kekhususan Aceh
- Cakupan syariat Islam
- Tanggung jawab pemerintah dan peran qanun
- Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional
- Jinayah dan non-Muslim
- Hukum acara dan penyelesaian di lapangan
- Contoh kasus: Dua pemuda dan perbuatan yang sama
Contoh soal
Mana yang paling tepat menggambarkan kedudukan kewenangan khusus Aceh menurut UU 11/2006?
- A. Aceh memiliki kedaulatan terpisah dari negara kesatuan.
- B. Aceh berwenang mengurus semua sektor publik kecuali urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- C. Seluruh urusan agama diserahkan kepada Pemerintah Aceh.
- D. Aceh bebas menentukan sendiri urusan yustisi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kewenangan khusus dijalankan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan.
- B. Benar
- Itu rumusan Pasal 7 ayat (1) beserta pengecualiannya pada ayat (2).
- C. Kurang tepat
- Urusan tertentu dalam bidang agama tetap menjadi kewenangan Pemerintah.
- D. Kurang tepat
- Yustisi termasuk kewenangan Pemerintah menurut Pasal 7 ayat (2).
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Qanun
- Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah di Aceh.
- Mahkamah Syar'iyah
- Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang melaksanakan peradilan syariat Islam di Aceh.
- Jinayah
- Hukum pidana menurut syariat Islam.
- Uqubat
- Sanksi atas pelanggaran dalam qanun jinayat.
- Ahwal al-syakhshiyah
- Hukum keluarga dalam syariat Islam.
- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
- Majelis ulama dan cendekiawan muslim yang menjadi mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
- Gampong
- Kesatuan masyarakat hukum di bawah mukim di Aceh.
Dasar hukum
- UU 11/2006 Pemerintahan Aceh: Pasal 1, 7, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 3A
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 411, 412
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.