Unit 11 dari 11, sekitar 35 menit

Hukum Islam dalam otonomi khusus Aceh

Aceh adalah daerah provinsi yang diberi kewenangan khusus mengatur dan mengurus urusannya sendiri, termasuk pelaksanaan syariat Islam. UU 11/2006 menentukan bidang syariat yang dilaksanakan, kewajiban pemeluk Islam, tanggung jawab pemerintah, dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari peradilan agama nasional. Rincian pelaksanaannya diatur dalam qanun. Hukum jinayah berlaku bagi orang Islam di Aceh dan, dalam keadaan tertentu, bagi non-Muslim. Pelaksanaannya tetap berada dalam sistem nasional: putusan dapat dikasasi ke Mahkamah Agung, hakim diangkat Presiden, dan penyidikan dilakukan polisi serta penyidik pegawai negeri sipil.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan dasar kekhususan Aceh dan cakupan syariat Islam menurut UU 11/2006.
  • Membedakan peran qanun, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga nasional dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
  • Menerapkan aturan pemberlakuan hukum jinayah kepada pelaku Muslim dan non-Muslim pada kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Dasar kekhususan Aceh
  2. Cakupan syariat Islam
  3. Tanggung jawab pemerintah dan peran qanun
  4. Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional
  5. Jinayah dan non-Muslim
  6. Hukum acara dan penyelesaian di lapangan
  7. Contoh kasus: Dua pemuda dan perbuatan yang sama

Contoh soal

Mana yang paling tepat menggambarkan kedudukan kewenangan khusus Aceh menurut UU 11/2006?

  1. A. Aceh memiliki kedaulatan terpisah dari negara kesatuan.
  2. B. Aceh berwenang mengurus semua sektor publik kecuali urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
  3. C. Seluruh urusan agama diserahkan kepada Pemerintah Aceh.
  4. D. Aceh bebas menentukan sendiri urusan yustisi.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Kewenangan khusus dijalankan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan.
B. Benar
Itu rumusan Pasal 7 ayat (1) beserta pengecualiannya pada ayat (2).
C. Kurang tepat
Urusan tertentu dalam bidang agama tetap menjadi kewenangan Pemerintah.
D. Kurang tepat
Yustisi termasuk kewenangan Pemerintah menurut Pasal 7 ayat (2).

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Qanun
Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah di Aceh.
Mahkamah Syar'iyah
Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang melaksanakan peradilan syariat Islam di Aceh.
Jinayah
Hukum pidana menurut syariat Islam.
Uqubat
Sanksi atas pelanggaran dalam qanun jinayat.
Ahwal al-syakhshiyah
Hukum keluarga dalam syariat Islam.
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Majelis ulama dan cendekiawan muslim yang menjadi mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
Gampong
Kesatuan masyarakat hukum di bawah mukim di Aceh.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.